Page 191 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020

Dalam aksi tersebut para buruh menuntut beberapa hal.

Ketua DPW FSPMI Jawa Tengah, Aulia Hakim mengatakan, para buruh menolak RUU Omnibus
Law karena penyusunan RUU berpihak kepada kepentingan pengusaha dan Kadin dengan
mengorbankan kaum buruh untuk dieksploitasi.

BURUH GELAR AKSI DEMONSTRASI DI DEPAN GEDUNG DPRD KOTA SEMARANG,
INI 4 TUNTUTANNYA

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa
Tengah melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Semarang , Rabu
(29/7/2020).

Dalam aksi tersebut para buruh menuntut beberapa hal.

Ketua DPW FSPMI Jawa Tengah, Aulia Hakim mengatakan, para buruh menolak RUU Omnibus
Law karena penyusunan RUU berpihak kepada kepentingan pengusaha dan Kadin dengan
mengorbankan kaum buruh untuk dieksploitasi.
Menurutnya, Omnibus Law bukanlah solusi untuk menyelamatkan ekonomi di tengah badai
krisis ekonomi yang sedang terjadi.

Karena itu, pihakmua meminta pembahasan Omnibus Law harus segera dihentikan.

"Kami menuntut Omnibus Law ditunda kembali. Kita fokus ke covid. Menurut kami, masa reses
ini DPR RI justru membahas pasal-pasal Omnibus Law yang tidak melibatkan kami," ujar Aulia.
Kedua, pihaknya menuntut agar jangan sampai Covid-19 menjadi alasan perusahaan untuk
melakuan PHK. Dia tidak ingin perusahaan nakal memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 untuk
melakukan PHK buruhnya dengan alasan Covid-19 untuk mengurangi hak pesangon dari buruh
yang diPHK tersebut.

"Kaki mendirikan posko PHK di Jateng dan Kota Semarang. Data kami ada 6.000 orang yang
diPHK," sebutnya.

Selanjutnya, dia meminta agar dilakukan pencabutan keputusan dewan pengupahan Provinsi
Jawa Tengah yang menetap force majeure sebagai dampak Covid-19 karena melebihi
kewenangannya.

"Ini melampaui batas kewenangan. Ini jafi alasan pengusaha untuk memPHK. Bisa berbahaya,"
tambahnya.

Terakhir, para buruh meminta upah minimum provinsi (UMK) 2021 mendatang ditentukan
berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurut Aulia, dalam lima tahun terakhir pemeribtah menetapkan UMK menggunakan PP 78
tahun 2015. Dia menilai, sudah saatnya beearan KHL ditinjau ulang dengan mengadakan survei
KHL. Pihaknya pun sudah memulai melalukan survei KHL di Pasar Karangayu.
"Kami tadi didaampingi dewan melakukan survei bersama. Ini ada itikad baik dari dewan kami
kembali ke undang-undang bukan PP 78 tahun 2015," katanya.

Dia berharap, DPRD Kota Semarang selaku wakil rakyat bisa menyampaikan aspirasi para
buruh kepada Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

190