Page 210 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 210
Para buruh tak henti-hentinya berjuang agar RUU Omnibus Law tersebut dibatalkan. Sebab,
RUU tersebut adalah malapetaka bagi buruh. Melalui Omnibus Law tersebut, pemerintah dinilai
hanya memikirkan kepentingan investor dan tentu saja mengesampingkan kepentingan buruh.
Mereka berorasi di depan gerbang Balai Kota Semarang, tepatnya di depan Gedung DPRD Kota
Semarang. Secara bergantian, orator menyampaikan aspirasi menggunakan pengeras suara
dengan lantang.
"Tolak RUU Omnibus Law, karena dari awal penyusunan Omnibus Law sarat dengan
kepentingan pengusaha Apindo dan Kadin. Omnibus Law mengorbankan kaum buruh untuk
eksploitasi," kata DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah Aulia
Hakim.
Dikatakannya, pemerintah harus menyelamatkan Indonesia dari badai krisis ekonomi yang
mengancam saat ini dan Omnibus Law bukanlah solusi. Justru Omnibus Law menjadi
malapetakan yang mengancam rakyat. "Karena itu, pembahasan Omnibus Law harus segera
dihentikan," imbuh dia.
Selain itu, Aulia juga menyoroti tentang fenomena gelombang Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) selama pandemi ini. Ia menilai, pengusaha justru memanfaatkan untuk melakukan PHK
tanpa pesangon atas dalih terkena dampak pandemi. "Disinyalir banyak perusahaan nakal yang
memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 untuk mem PHK buruh dengan tidak memberikan
pesangon," katanya.
Para buruh juga mendesak pemerintah untuk menetapkan Upah Minumum Kota (UMK) 2021
sesuai dengan hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). "Karena sudah lima tahun PP 78
tahun 2015 tentang pengupahan berlaku dan sudah saatnya besaran KHL ditinjau ulang dengan
mengadakan survey KHL," tandasnya. (.
209
