Page 264 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 264
Judul KSPI Desak DPR Hentikan Pembahasan Omnibus Law
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qe7k17396/kspi-desak-dpr-hentikan-
pembahasan-omnibus-law
Jurnalis Febrianto Adi Saputro
Tanggal 2020-07-29 09:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Saat ini yang lebih mendesak dari omnibus law adalah
darurat PHK
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Selain terdapat banyak persoalan yang kemudian ditolak
oleh berbagai elemen masyarakat karena mendegradasi tingkat kesejahteraan, omnibus law
didesain sebelum pandemi. Dengan demikian, omnibus law bukan solusi untuk mengatasi
pendemi
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa
penolakan terhadap pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja di sekitaran Kompleks Parlemen,
Senayan, Rabu (29/7) siang ini. Presiden KSPI Said Iqbal menyesalkan, sikap DPR RI melalui
Panja (Panitia Kerja) yang terus membahas RUU Cipta Kerja meskipun DPR sedang reses.
KSPI DESAK DPR HENTIKAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW
JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dijadwalkan akan menggelar aksi
unjuk rasa penolakan terhadap pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja di sekitaran Kompleks
Parlemen, Senayan, Rabu (29/7) siang ini. Presiden KSPI Said Iqbal menyesalkan, sikap DPR
RI melalui Panja (Panitia Kerja) yang terus membahas RUU Cipta Kerja meskipun DPR sedang
reses.
"Saat ini yang lebih mendesak dari omnibus law adalah darurat PHK," kata Said dalam
keterangan tertulis yang diterima Republika , Rabu (29/7).
Said mengatakan, sikap DPR RI yang memprioritaskan pembahasan omnibus law menimbulkan
kecurigaan. Ada kesan seolah-olah DPR sedang dikejar target.
263
