Page 260 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 260
"Perpres tersebut mengatur jajaran direksi Program Kartu Pra Kerja yang gemuk dengan gaji
selangit. Terlebih, di tengah kondisi keuangan negara yang sedang terganggu akibat COVID-
19," ujar Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan di Jakarta, Selasa (28/7).
Syarief mengatakan Kartu Prakerja hanyalah salah satu program yang didesain layaknya
bantuan sosial lain. Karena itu, tidak diperlukan direksi baru yang berpotensi menggemukkan
birokrasi.
GAJI DIREKSI KARTU PRAKERJA DISOAL
JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2020, terkait
gaji direksi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja mendapat sorotan.
"Perpres tersebut mengatur jajaran direksi Program Kartu Pra Kerja yang gemuk dengan gaji
selangit. Terlebih, di tengah kondisi keuangan negara yang sedang terganggu akibat COVID-
19," ujar Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan di Jakarta, Selasa (28/7).
Syarief mengatakan Kartu Prakerja hanyalah salah satu program yang didesain layaknya
bantuan sosial lain. Karena itu, tidak diperlukan direksi baru yang berpotensi menggemukkan
birokrasi.
Program Kartu Prakerja, lanjutnya, semestinya bisa dibawahi oleh Kementerian Sosial atau
Kementerian Tenaga Kerja. Sebab tugas dan tanggungjawabnya saling beririsan dengan tujuan
diadakannya Kartu Prakerja. "Pembentukan direksi baru untuk program sekelas bantuan sosial
lainnya tidak sejalan dengan janji Pemerintah melakukan reformasi birokrasi," paparnya.
Dia menegaskan hak keuangan dan fasilitas bagi direksi Program Kartu Prakerja tidak main-
main. Khusus Direktur Eksekutif, hak keuangan diberikan sebesar Rp77,5 juta per bulan.
Gaji lima direktur lainnya juga diatur dalam pasal 2 ayat 2 Perpres tersebut yakni Direktur
Operasi seebsar Rp62 juta, Direktur Teknologi Rp58 juta, Direktur Kemitraan dan
Pengembangan sebesar Rp54,25 juta, Direktur Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp47 juta
serta Direktur Hukum, Umum dan Keuangan sebesar Rp47 juta.
Hak keuangan ini adalah penghasilan bersih yang diterima. Ini belum termasuk fasilitas
perjalanan dinas dan jaminan sosial bagi jajaran direksi. Adapun fasilitas perjalanan dinas dan
jaminan sosial disetarakan dengan fasilitas pejabat eseleon I dan II.
"Bantuan untuk masyarakat belum terealisasi sepenuhnya. Namun Pemerintah sudah
menggelontorkan dana besar untuk jajaran direksi program Kartu Prakerja. Pemerintah berpihak
kepada siapa?" tanya Syarief.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut menilai angka besar itu sangat tidak efisien
untuk program sekelas bantuan sosial lainnya. "Hak keuangan itu diambil sepenuhnya dari
APBN. Sehingga akan semakin memberatkan keuangan negara," tukasnya.
Dia mengaku heran dengan langkah Pemerintah yang cenderung inkonsisten. Sebab, beberapa
waktu yang lalu, Pemerintah membubarkan 18 lembaga karena dianggap membebani keuangan
negara dan beririsan dengan kementerian tertentu. Padahal, ada beberapa lembaga yang masih
dibutuhkan.
"Pemerintah membubarkan lembaga negara yang masih dibutuhkan. Misalnya, KP3EI yang
menjalankan MP3EI terintegrasi dengan MP3KI yang terbukti menumbuhkan ekonomi sampai
259
