Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020
P. 187
Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menjelaskan 1,6 juta data tersebut tidak lolos validasi
kriteria penerima BLT sesuai Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji atau Upah Bagi Pekerja atau Buruh dalam Penanganan
Dampak Covid-19.
Kriteria tersebut meliputi kategori peserta penerima upah, status kepesertaan aktif hingga Juni
2020, dan gaji di bawah Rp5 juta.
"Dari 1,6 juta ini ternyata kami lihat ada 62 persen dari 1,6 juta tersebut upahnya di atas Rp5
juta. Padahal, yang dapat bantuan di bawah Rp5 juta," ungkapnya dalam webinar Progress
Bantuan Subsidi Upah, Selasa (8/9).
Selain itu, ia menuturkan sebanyak 38 persen data tercatat memiliki status kepesertaan aktif
setelah Juni 2020.
Ia menduga hal tersebut terjadi lantaran perusahaan mengalami kesulitan memilih data
karyawan dengan gaji dibawah Rp5 juta maupun status kepesertaan sampai Juni 2020, sehingga
perusahaan memutuskan mengirimkan seluruh data karyawan.
"Mereka kirimkan semuanya, sehingga ini juga terfilter oleh sistem kami dan mengakibatkan 1,6
juta data tidak bisa diteruskan," jelasnya.
Ia mengaku BPJS Ketenagakerjaan telah mengantongi 14,5 juta rekening pekerja dari
perusahaan. Selanjutnya, 14,5 juta rekening itu memasuki tahap validasi bank meliputi rekening
valid dan aktif.
Dalam proses itu, sebanyak 14,3 juta rekening lolos validasi dan 204 ribu rekening dalam proses.
Kemudian, 14,3 juta rekening yang lolos validasi bank memasuki tahapan validasi kriteria
Permenaker Nomor 14 Tahun 2020. Dalam fase ini, sebanyak 12,5 juta rekening lolos, sedangkan
1,6 juta gagal validasi.
Terakhir, sebanyak 12,5 juta rekening yang lolos memasuki tahapan validasi nomor rekening
dan ketunggalan. Kriterianya, yakni nama pemilik rekening sama dengan penerima, NIK valid
dan tidak duplikasi, serta satu peserta satu rekening.
Dari proses akhir itu, sebanyak 11,7 juta rekening lolos validasi, sedangkan 779 tidak lolos
validasi.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS
Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengatakan pihaknya meminta perusahaan segera
menyelesaikan proses revisi data.
Selanjutnya, data pekerja paling lambat diserahkan kembali kepada BPJS Ketenagakerjaan pada
15 September mendatang.
"Paling lambat 15 September 2020 pada data-data yang kami konfirmasi tidak melewati validasi
karena mungkin nama dan nomor rekening tidak sesuai atau data kepesertaan tidak sesuai
dengan kami, telah kami kembalikan ke perusahaan. Kami mohon perusahaan segera sampaikan
konfirmasinya kepada BP Jamsostek agar kami bisa segera selesaikan proses penyediaan data,"
tuturnya.
186
