Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020
P. 188
Judul Subsidi Upah, Kemnaker Terima Tambahan Data 3,5 Juta Pekerja
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/343215-subsidi-upah-
kemnaker-terima-tambahan-data-35-juta-pekerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-08 18:57:20
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan menerima 3,5 juta data calon penerima Bantuan Subsidi Upah
(BSU) dari BPJAMSOSTEK. Sehingga, data calon penerima BSU yang dihimpun Kementerian
Ketenagakerjaan mencapai 9 juta orang per Selasa (8/9).
SUBSIDI UPAH, KEMNAKER TERIMA TAMBAHAN DATA 3,5 JUTA PEKERJA
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan menerima 3,5 juta data calon penerima Bantuan Subsidi Upah
(BSU) dari BPJAMSOSTEK. Sehingga, data calon penerima BSU yang dihimpun Kementerian
Ketenagakerjaan mencapai 9 juta orang per Selasa (8/9).
"Data yang telah diserahterimakan akan di-check list oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ada
waktu empat hari untuk melakukan check list. Setelahnya, data akan diserahkan ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam
konferensi pers virtual, Selasa (8/9).
Setelah data masuk ke KPPN, BSU akan disalurkan kepada bank penyalur yang merupakan
anggota Himpunan Bank Negara (Himbara). Selanjutnya, Himbara menyalurkan BSU ke rekening
penerima secara langsung.
Hingga Senin (7/9), lanjut Ida, telah disalurkan BSU kepada 2,31 juta orang atau 92,45% dari
total calon penerima tahap I, yakni 2,5 juta orang. Pada tahap II, telah disalurkan BSU kepada
1,38 juta orang atau 46,20% dari total calon penerima BSU, yakni 3 juta orang.
Ida memastikan data penerima BSU telah terverifikasi dan divalidasi BPJamsostek. Dia juga
mengingatkan perusahaan yang tidak memberikan data pekerja dengan benar, akan dijatuhi
sanksi sesuai aturan.
"Pekerja yang tidak memenuhi persyaratan Permenaker Nomor 14 Tahun 2020, namun telah
menerima bantuan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke
rekening kas negara," pungkas Ida.
187
