Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020
P. 216
"Kami ingatkan bahwa pemberi kerja yang tidak memberikan data yang sebenarnya dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Menteri Tenaga Kerja
Ida Fauziyah saat konferensi pers virtual Penyerahan Data Calon Penerima Subsidi Gaji/Upah
Tahap III, di Jakarta, Selasa (8/9/2020).
Tidak hanya itu, bagi karyawan yang tidak berhak tapi menerima BLT maka sesuai aturan yang
tertuang dalam Permenaker 14 Tahun 2020 wajib dikembalikan. Sebagai informasi Hari ini (8/9),
dilangsungkan serah terima data calon penerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU) tahap III dari
BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemenaker.
Adapun jumlah data calon penerima BLT subsidi gaji/upah yang diserahkan sebanyak 3,5 juta.
Serah terima data ini merupakan lanjutan serta pelengkap data penerima BSU yang telah
disalurkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya.
"Mekanisme penyaluran BSU tahap III masih sama dengan tahap sebelumnya. Dimana data yang
telah diserahterimakan akan dilakukan checklist oleh Kemnaker terlebih dahulu yang
membutuhkan waktu 4 hari sebelum nantinya diproses oleh KPPN dan Bank Penyalur," ujar
Menaker.
Dengan diserahkannya 3,5 juta data oleh BPJSTK pada hari ini, maka total data calon penerima
BSU dari tahap I, II, dan III adalah 9 juta. Dia meminta kepada pihak BPJSTK untuk
berkomunikasi dengan stakeholder agar berbagai kendala dalam penyaluran subsidi gaji/upah
ini dapat diminimalkan, seperti terdapat duplikasi, rekening yang sudah tidak aktif, rekening
pasif, rekening tidak valid, telah dibekukan, rekening tidak sesuai NIK, ataupun rekening yang
tidak terdaftar.
Dia juga mengimbau kepada pemberi kerja/perusahaan beserta para pekerja untuk membangun
komunikasi dan dialog terkait data rekening para pekerja guna memastikan tidak ada kesalahan
dalam pelaporan rekening ke BPJSTK. "Sehingga penyaluran subsidi gaji ini tepat sasaran,"
tandas dia.
Sebagai catatan, persyaratan penerima BSU masih sama. Aadapun yang berhak menerima
subsidi gaji/upah adalah WNI; pekerja penerima upah; tercatat sebagai anggota aktif BPJSTK
per 30 Juni 2020; gaji yang dilaporkan ke BPJSTK di bawah Rp5 juta; dan memiliki rekening
yang aktif. Penyaluran bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 600
ribu per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali.
Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta.
(nng).
215
