Page 238 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020

Kendati, masih banyak golongan masyarakat yang mengaku belum mendapat bantuan dari
pemerintah. Misalnya, mereka yang pengangguran karena sulitnya mencari kerja di tengah
pandemi atau masyarakat korban PHK.

Lantas, apakah pemerintah akan memberi bantuan khusus bagi golongan masyarakat tersebut?
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pemerintah
saat ini fokus memberi perlindungan sosial untuk masyarakat paling bawah.

"Bantuan (lebih tepat) untuk rakyat paling bawah. Kalau dilihat tidak bekerja tapi anak orang
kaya, seharusnya kita tidak bantu. Tapi kalau ia miskin, ia bekerja maupun tidak bekerja, kita
bantu. Saya pikir narasi arah pikir pemerintah mengeluarkan regulasi sudah benar," jelas Budi
dalam tayangan virtual, Jumat (4/9/2020).

Bantuan-bantuan untuk masyarakat miskin yang tercatat sudah berjalan ialah Program Keluarga
Harapan (PKH), Kartu Sembako. Lalu, pemerintah juga menyiapkan program bantuan tunai
untuk warga Jabodetabek dan non Jabodetabek dan Kartu Prakerja.
Budi bilang, jika ada masyarakat yang tidak masuk kelompok ini, maka ada 2 opsi program yang
bisa diikuti. Pertama, dengan mendaftar program bantuan Presiden produktif dengan nilai hibah
Rp 2,4 juta dan memulai usaha sendiri.

"Kedua bisa juga memasukkan lewat program Kartu Prakerja, di situ juga ada cash grant
(bantuan tunai) sekitar Rp 600 ribu-an sebulan, itu self register (daftar sendiri)," ujarnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-
19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN) Erick Thohir meminta Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia turut serta dalam menyukseskan pemberian bantuan subsidi gaji
sebesar Rp 600 ribu bagi karyawan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Hingga kini masih ada
data karyawan yang belum masuk kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Salah satu poin yang kita sampaikan kepada Kadin, tolong bantu juga validasi, karena ini untuk
karyawan kita semua juga yang memang sangat membutuhkan," ujar Erick Thohir dalam
konferensi pers online, Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Dia mengatakan, hingga kini sudah ada data rekening karyawan sebanyak 14 juta orang. Namun
angka tersebut masih di bawah target pemerintah sekitar 15,7 juta calon penerima bantuan
subsidi gaji. Nomor rekening sangat diperlukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan
transparan.

"Tentunya untuk subsidi gaji Alhamdulillah kita sudah mempunyai 14 juta nomor rekening
langsung, jadi ini benar-benar langsung ke individunya. Ini saya rasa sesuatu yang sangat positif,
karena ini bagian kita ingin memastikan bantuan dari pemerintah ini bisa langsung ke rakyatnya
atau pekerja membutuhkan tanpa melalui hal hal yang lain sehingga menjadi masalah," katanya.

Sementara itu, bagi karyawan yang tidak memiliki rekening tetapi ingin mendapat bantuan, dia
menegaskan, tidak akan diberikan bantuan subsidi gaji. Sebab, rekening menjadi salah satu
kunci pengalokasian anggaran secara langsung kepada penerima.

"Bagaimana yang tidak punya rekening, ini mohon maaf harus punya rekening gitu, dan ini
bagian kita menjaga transparansinya itu. Kita juga contoh yang kita bicarakan usaha mikro
kemarin. Kita lihat usaha mikro itu kan sebagian besar tidak punya rekening, Alhamdulillah
mereka sekarang mau punya rekening," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang Sumber: Merdeka.com.

237