Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020
P. 233
Adapun bantuan yang diberikan yaitu Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan. Dan, bantuan
ini ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan.
Agus mengatakan, salah satu dari prinsip kehati-hatian itu adalah, dari data-data pekerja yang
dilaporkan perusahaan ke BP Jamsostek, ada yang harus dikembalikan ke perusahaan. Dan, BP
Jamsostek meminta revisi untuk itu.
Karena itu, dia mengimbau kepada perusahaan, dalam hal ini, SDM perusahaan untuk
mengomunikasikan kepada karyawannya agar mengirimkan revisi data-data yang diperlukan ke
BP Jamsostek.
Agus mengatakan, pihaknya hingga 8 September 2020, sudah menerima 14,5 juta rekening milik
pekerja. Kemudian, dari validasi yang dilakukan oleh Bank, yang sudah valid adalah 14,3 juta
rekening, 19 ribu rekening tidak valid, dan sisanya masih dalam proses.
Setelah divalidasi oleh Bank, langkah selanjutnya adalah validasi oleh BP Jamsostek berdasarkan
kriteria penerima upah berdasarkan Permenaker. Dan, diketahui yang valid ada 12,5 juta
rekening.
Dari jumlah 12,5 juta rekening itu, sebanyak 1,6 juta rekening tidak dapat dilanjutkan. Kemudian,
dilakukan kembali validasi nomor rekening dan ketunggalan (seperti kesamaan nama NIK dan
rekening / NIK valid dan tidak duplikasi) dan didapat hasil yang valid yaitu 11,7 juta sementara
yang tidak valid 779 ribu.
Hingga akhirnya, sejak 24 Agustus 2020 (tahap 1) hingga 8 September 2020 (tahap 3), sudah 9
juta rekening pekerja yang diserahkan BP Jamsostek ke Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker). Oleh Kemenaker, data itu disampaikan ke kantor perbendaharaan negara dan
kemudian bantuan disetorkan ke bank penyalur BSU dan ditransfer ke masing-masing rekening
pekerja yang berhak menerima BSU.
Sementara, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, karena proses penyaluran BSU
ini bertahap, maka wajar jika ada pekerja yang berhak belum menerima transferan. "Mungkin di
kesempatan berikutnya," kata Ida.
Menurut Ida, pemerintah mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran ini. Hal ini agar
bantuan yang diserahkan tepat sasaran.
Menurut Ida, BSU ini adalah upaya pemerintah dalm mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Sehingga, Ida berharap bantuan pemerintah ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan para
pekerja.
Ida juga berpesan agar perusahaan untuk membangun komunikasi terkait dengan data rekening
pekerja dan memastikan tak ada kesalahan dalam pemberian data rekening. Sekali lagi, Ida
mengatakan hal ini agar pemberian bantuan tepat sasaran.
Ida mengatakan, perusahaan yang tidak memberikan data yang sebenarnya akan diberikan
sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Begitupun juga dengan pekerja yang tak
memenuhi persyaratan tentang BSU namun telah menerima bantuan ini, maka yang
bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke kas negara.
232
