Page 263 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020
P. 263

Dijelaskan  Deputi  Direktur  Bidang  Hubungan  Masyarakat  dan  Antar  Lembaga  BPJS
              Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja, ditemukan data nomor rekening yang pemiliknya tidak
              memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

              Dia mengungkapkan ada 1,6 juta nomor rekening yang ditolak mendapat  bantuan Rp 600 ribu
              /bulan berupa subsidi gaji/upah. Sebab setelah dicek, pemilik nomor rekening tersebut tidak
              memenuhi kriteria sebagai calon penerima bantuan.

              "Data  peserta  tidak  valid  karena  tidak  sesuai  kriteria  yang  disebutkan  dalam  Permenaker
              dimaksud, maka nomor rekening tersebut secara otomatis tidak masuk dalam daftar penerima
              BSU (bantuan subsidi upah). Jumlah data rekening peserta tidak valid ini mencapai 1,6 juta
              orang," kata dia kepada  detikcom  , Senin (7/9/2020).

              Dia  menjelaskan  hal  semacam  itu  bisa  terjadi  karena  perusahaan  atau  pihak  pemberi  kerja
              mendaftarkan semua nomor rekening pekerjanya, tanpa melihat apakah di antara mereka ada
              yang tidak memenuhi kriteria.
              "Beberapa pemberi kerja atau perusahaan menyampaikan seluruh no rekening dari pegawainya,
              bukan hanya yang memenuhi kriteria," sebutnya.

              Adapula  faktor  lain  yang  menyebabkan  nomor  rekening  yang  disetorkan  ke  BPJS
              Ketenagakerjaan  tidak  valid.  Tapi  selama  penyebabnya  bukan  karena  pemilik  rekening  tidak
              memenuhi kriteria sebagai calon penerima bantuan maka akan dilakukan validasi ulang.

              Pada kasus tersebut, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) akan mengembalikan data nomor
              rekening ke perusahaan untuk dilakukan perbaikan.

              "Pihak BPJAMSOSTEK akan mengembalikan data nomor rekening kepada perusahaan peserta
              untuk  melakukan  konfirmasi  ulang,  jika  penyebabnya  bukan  karena  ketidaksesuaian  dengan
              Permenaker 14/2020," tambahnya.








































                                                           262
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268