Page 264 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020
P. 264
Judul Akan tetapkan UMP 2021, Kemnaker lakukan pembahasan kebutuhan
hidup layak
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/akan-tetapkan-ump-2021-
kemnaker-lakukan-pembahasan-kebutuhan-hidup-layak
Jurnalis Vendy Yhulia Susanto
Tanggal 2020-09-08 16:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahn, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK), Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker)) Saat ini sedang dilakukan pembahasan penetapan KHL hasil peninjauan 2020 untuk
menetapkan UMP 2021 dan UMK 2021
neutral - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahn, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK), Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker)) Penetapan UMP selalu serentak setiap 1 November. Penetapan UMK kalau ada
selambat-lambatnya 21 November
negative - Sarman Simanjorang (Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI
Jakarta) Jadi jika ada permintaan kenaikan UMP atau UMK tahun 2021 sangat tidak beralasan
dan terkesan tidak mau tau kesulitan yang dihadapi pelaku usaha saat ini
negative - Sarman Simanjorang (Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI
Jakarta) Dengan kondisi ekonomi saat ini pertumbuhan ekonomi kita diprediksi masih
terkontraksi minus artinya resesi sudah di depan mata. Apakah dalam situasi ekonomi saat ini
masih tepat buruh minta kenaikan UMK 2021 sampai 8%, tentu sangat disayangkan
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah melakukan pembahasan kebutuhan hidup
layak (KHL) hasil peninjauan tahun 2020.
Direktur Pengupahn, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Dinar Titus
Jogaswitani mengatakan, pembahasan KHL hasil peninjauan 2020 itu untuk menetapkan upah
minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2021.
263
