Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020
P. 52
Judul Taiwan Klarifikasi Tudingan soal Aturan Pekerja Migran
Nama Media Koran Jakarta
Newstrend Peraturan Penempatan Pekerja Migran
Halaman/URL Pg5
Jurnalis E-10
Tanggal 2020-09-09 05:01:00
Ukuran 158x89mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 15.168.000
News Value Rp 45.504.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - NA (NA) Pihak Indonesia juga belum melakukan komunikasi dan negosiasi dengan
kami. Kami berharap kedua pemerintah dapat segera merundingkan peraturan ini
Ringkasan
Pemerintah Taiwan menampik tudingan bahwa pihaknya menolak untuk menerima peraturan
Indonesia tentang pembebasan biaya penempatan pekerja migran. Taiwan mengaku belum
menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah Indonesia berkenaan dengan peraturan
tersebut. Sebelumnya, sejumlah media di Tanah Air memberitakan bahwa Kementerian Tenaga
Kerja Taiwan menolak untuk menerima peraturan Indonesia tentang pembebasan biaya
penempatan pekerja migrant. Selanjutnya, Taiwan akan beralih mempekerjakan pekerja migran
dari Vietnam, Thailand, dan Filipina sebagai bentuk penolakan terhadap langkah Indonesia.
TAIWAN KLARIFIKASI TUDINGAN SOAL ATURAN PEKERJA MIGRAN
Pemerintah Taiwan menampik tudingan bahwa pihaknya menolak untuk menerima peraturan
Indonesia tentang pembebasan biaya penempatan pekerja migran. Taiwan mengaku belum
menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah Indonesia berkenaan dengan peraturan
tersebut.
Sebelumnya, sejumlah media di Tanah Air memberitakan bahwa Kementerian Tenaga Kerja
Taiwan menolak untuk menerima peraturan Indonesia tentang pembebasan biaya penempatan
pekerja migrant. Selanjutnya, Taiwan akan beralih mempekerjakan pekerja migran dari Vietnam,
Thailand, dan Filipina sebagai bentuk penolakan terhadap langkah Indonesia.
Pemerintah Taiwan melalui perwakilannya, Taipei Economic and Trade Office (TETO)
menyatakan bahwa laporan tersebut tidak sesuai dengan fakta.
Setelah melakukan konfirmasi pada 3 September 2020, pejabat Kementerian Tenaga Kerja
Taiwan dalam wawancara dengan Kantor Berita CNA menyatakan bahwa pemerintah Taiwan
51
