Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020
P. 47
"Dalam skenario pemerintah, RUU Cipta Kerja bisa disahkan paling lambat Oktober 2020. Jika
disahkan sebelum itu maka lebih baik," ujar Bahlil saat melakukan konferensi pers secara virtual,
Selasa (8/9/2020).
Dia mengatakan, pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami
kontraksi hingga -5.3%. Pemerintah berupaya menahan agar kontraksi tersebut tidak berlanjut
lebih dalam.
Menurut Bahlil, salah satu cara untuk memulihkan ekonomi tersebut adalah dengan investasi.
Pengesahan RUU Cipta Kerja sangat penting agar BKPM bisa melakukan langkah selanjutnya
dalam meraih investasi.
Bahlil mengatakan, RUU Cipta Kerja semakin darurat disahkan di masa pandemi karena pandemi
Covid-19 menyebabkan pengangguran di Indonesia bertambah.
"Pengangguran eksisting sudah 7 juta orang, ditambah dengan 7 juta pengangguran baru. Saya
rasa bisa diselesaikan dengan investasi masuk," ujarnya.
Bahlil mengatakan, RUU tersebut tidak hanya menghapus dikotomi antara pemerintah pusat dan
daerah tetapi juga memperkecil ruang untuk pungutan liar. "Secara maksimal kita hilangkan
pungli dengan regulasi yang jelas," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyatakan bahwa dirinya optimistis target investasi sebesar
Rp 817 triliun di tahun 2020 akan tercapai.
Hal itu terjadi di tengah banyaknya negara yang melarang warga negara Indonesia masuk ke
wilayahnya atau mengeluarkan peringatan untuk tidak bepergian ke Indonesia.
Bahlil bahkan meyakini jika kinerja investasi triwulan III tahun 2020 akan lebih baik dari periode
sebelumnya. Meskipun demikian, dia belum mau memberikan kepastian angkanya.
"Saya mendapatkan laporan dan mengetahui bahwa investasi triwulan III lebih baik
dibandingkan dengan triwulan II. Namun, triwulan III baru berakhir September. Jadi untuk
angkanya kita lihat bukan depan secara keseluruhan," tuturnya. (Tia Dwitiani Komalasari) ** *
46