Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hari-yadi Sukamdani, Selasa (8/9/2020),
mengatakan, relaksasi iuran itu tidak akan banyak membantu usaha yang saat ini sedang
terpuruk akibat Covid-19. Bahkan, bantuan itu dinilai berpotensi salah sasaran.

Pasal 13 PP Nomor 49/2020 mengatur, perusahaan diberi keringanan setelah melunasi iuran
sampai Juli 2020. Saat ini ada banyak perusahaan yang kesulitan keuangan sehingga terpaksa
menunggak iuran.

Jika seperti itu syaratnya, perusahaan yang sudah terpuruk tidak bisa ikut karena banyak
perusahaan yang kesulitan melunasi iuran sejak awal pandemi.

Hariyadi mengatakan, keringanan iuran untuk program JKM dan JKK tidak banyak berdampak
karena premi iurannya memang rendah. Pre-

mi yang besar adalah program JHT dan J P. Kedua program itu tidak ada potongan iuran.
Saat dimintai keterangan terkait program relaksasi iuran ini, Kepala Seksi Pemberitaan Ke-
menterian Ketenagakerjaan Di-cky Risyana dan Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar
Lembaga BP Jamsostek Irvan-syah U toh Banja menolak berkomentar sebelum keterangan resmi
yang akan disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan pada 9 September 2020.

Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto, Selasa, mengingatkan perusahaan akan
kewajibannya mendaftarkan pekerjanya dalam BP Jamsostek. Bantuan subsidi upah yang sejauh
ini sudah disalurkan tiga tahap hanya sebagai nilai tambah sebagai peserta BP Jamsostek. Ada
manfaat yang lebih fundamental lagi, yaitu perlindungan atas kecelakaan kerja, kematian, dan
hari tua. (AGE)

56