Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020
P. 62

Judul               UU Cipta Kerja
                Nama Media          Investor Daily
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg5
                Jurnalis            Tajuk Rencana
                Tanggal             2020-09-09 04:47:00
                Ukuran              327x120mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 68.670.000

                News Value          Rp 206.010.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja memang harus dikebut penyelesaiannya, bahkan tidak
              perlu menunggu bulan berganti. Selain mendorong investasi masuk untuk membalikkan arah
              ekonomi agar tidak teijerembab resesi terlalu dalam, UU ini juga urgen dalam penyelamatan
              tenaga  kerja    kita.  Kita  lihat,  di  tengah  pandemi  Covid-19  yang  masih  meningkat,  jutaan
              pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terus terjadi. Itulah sebabnya daya beli masyarakat
              melemah dan konsumsi anjlok sehingga ekonomi terus ter-kontraksi, meski ratusan triliun rupiah
              bantuan sosial (bansos), subsidi, hibah, dan insentif sudah diguyurkan ke puluhan juta keluarga
              miskin, hampir miskin, pekerja lapisan bawah, hingga UMKM. Maklum, ekonomi kita terbesar
              ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan berikutnya investasi.



              UU CIPTA KERJA
              Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja memang harus dikebut penyelesaiannya, bahkan tidak
              perlu menunggu bulan berganti. Selain mendorong investasi masuk untuk membalikkan arah
              ekonomi agar tidak teijerembab resesi terlalu dalam, UU ini juga urgen dalam penyelamatan
              tenaga  kerja    kita.  Kita  lihat,  di  tengah  pandemi  Covid-19  yang  masih  meningkat,  jutaan
              pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terus terjadi. Itulah sebabnya daya beli masyarakat
              melemah dan konsumsi anjlok sehingga ekonomi terus ter-kontraksi, meski ratusan triliun rupiah
              bantuan sosial (bansos), subsidi, hibah, dan insentif sudah diguyurkan ke puluhan juta keluarga
              miskin, hampir miskin, pekerja lapisan bawah, hingga UMKM. Maklum, ekonomi kita terbesar
              ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan berikutnya investasi.

              Bila semula kontraksi ekonomi diperkirakan hanya terjadi di kuartal II menyusul merebaknya
              pandemi Covid-19 asal Wuhan, sekarang hampir dipastikan masih berlanjut pada kuartal III ini,
              meski sudah ada pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak Juni lalu. Untuk
              bisa betul-betul menarik investasi masuk di tengah kompetisi dengan negara lain yang makin
              ketat, persoalan utama yang masih mengganjal investor harus dituntaskan pula dalam UU Cipta
              Kerja  itu. Jadi, tidak sekadar memenuhi target UU Ciptaker ini disahkan Oktober mendatang.

              Juga, tidak sekadar memenuhi target mengharmonisasi 79 undang-undang yang memuat 1.200
              pasal yang masih tumpang tindih atau tidak sinkron.

                                                           61
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67