Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020
P. 65
Judul Ada Sanksi bagi Pemberi Data yang Salah untuk Subsidi Gaji
Nama Media Koran Jakarta
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg2
Jurnalis N-3
Tanggal 2020-09-09 04:47:00
Ukuran 144x241mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 34.560.000
News Value Rp 103.680.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Kami ingatkan bahwa pemberi kerja yang tidak memberikan
data yang sebenarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Mekanisme penyaluran subsidi upah tahap III masih sama
dengan tahap sebelumnya, di mana data yang telah diserahterimakan akan dilakukan check list
oleh Kementerian Ketenagakerjaan terlebih dahulu
Ringkasan
Semua pihak harus membantu kelancaran proses penyaluran bantuan dari program subsidi gaji
dengan memberikan data yang benar. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengingatkan agar pemberi kerja memberikan data yang sebenar-benarnya untuk program
subsidi gaji karena ada ancaman sanksi bagi yang tidak melakukannya.
ADA SANKSI BAGI PEMBERI DATA YANG SALAH UNTUK SUBSIDI GAJI
Semua pihak harus membantu kelancaran proses penyaluran bantuan dari program subsidi gaji
dengan memberikan data yang benar.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan agar pemberi kerja memberikan
data yang sebenar-benarnya untuk program subsidi gaji karena ada ancaman sanksi bagi yang
tidak melakukannya.
"Kami ingatkan bahwa pemberi kerja yang tidak memberikan data yang sebenarnya akan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan " kata Menaker dalam konferensi pers
virtual bersama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) di Jakarta, Selasa (8/9).
Menaker menegaskan ketentuan sanksi jika memberi informasi yang tidak benar itu sudah
tertuang dalam Pasal 8 di Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan Dampak
Covid-19.
64
