Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020
P. 69
Direktur Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani menyebut, saat ini Kemnaker tengah
melakukan pembahasan KHL hasil peninjauan tahun 2020. "Hasil peninjauan Kebutuhan Hidup
Layak 2020 untuk menjadi acuan penetapan Upah Minimum Provinsi 2021 dan Upah Minimum
Kabupaten 2021," katanya kepada KONTAN, Selasa (8/9).
Menurut Dinar, formulasi penetapan upah minimum tahun 2021 mengacu pada Peraturan
Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Nantinya, penetapan UMP
dilakukan secara serentak setiap 1 November. Kemudian, jika ada penetapan UMK, maka akan
dilakukan selambat-lambatnya tanggal 21 November.
Dinar sendiri belum bisa memastikan berapa besar angka acuan yang akan ditetapkan oleh
Kemnaker yang selalu dikeluarkan dalam lima tahun terakhir.
Menuai polemik
Meski belum ada keputusan final, tapi polemik antara serikat pekerja dan pengusaha mengenai
dasar penetapan upah sudah terjadi.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta kenaikan Upah
Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK) tahun
2021 sekurang-kurangnya sebesar 8%. Adapun, kenaikan sebesar 8% tersebut, setara dengan
kenaikan upah minimum dalam tiga tahun terakhir.
"Walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi minus, tapi daya beli pekerja harus
dijaga," tutur Said.
Ia juga mengingatkan, angka kenaikan upah minimum sebesar 8% tahun depan akan cukup
relevan untuk menjaga daya beli pekerja, serta untuk mendukung program pemulihan ekonomi
nasional (PEN).
Sementara itu, Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman
Simanjorang mengatakan, sangat tidak elok berbicara UMP, UMK atau UMSK dalam kondisi
ekonomi sedang krisis akibat dampak Covid-19 seperti saat ini.
Sarman menyebut, yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana pengusaha dan pekerja bersama
sama melawan Covid-19 dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan, sehingga badai ini
cepat; berlalu. "Jadi jika ada permintaan kenaikan UMP atau UMK tahun 2021 sangat tidak
beralasan dan terkesan (pekerja) tidak mau tau kesulitan yang dihadapi pelaku usaha saat ini,"
kata Sarman.
Sarman mengatakan, jika alasan permintaan kenaikan upah untuk menjaga daya beli
masyarakat, pemerintah sudah meluncurkan program subsidi bagi pekerja yang bergaji dibawah
Rp 5 juta per bulan sebesar Rp 600.000 selama empat bulan. Subsidi gaji ini telah digelontorkan
kepada 15,7 juta pekerja peserta BP Jamsostek.
Dengan berpedoman kepada PP 78/2015, pengusaha meminta agar kenaikan UMP/ UMK tahun
2021 adalah 0% atau tidak ada kenaikan karena kesulitan ekonomi.
Sumber: Kemnaker dan Riset KONTAN
68
