Page 10 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2021

Judul Subsidi Upah Berpotensi Salah Sasaran

Nama Media kompas.id
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan

Halaman/URL https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/07/29/subsidi-upah-
berpotensi-salah-sasaran/

Jurnalis Agnes Theodora
Tanggal 2021-07-29 08:00:00

Ukuran 0
Warna Warna

AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos

Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Seperti tahun lalu, program bantuan subsidi upah mengecualikan pekerja formal dan informal
yang tidak terdata di BP Jamsostek. Padahal, mereka termasuk yang paling terdampak ledakan
kasus Covid-19 dan pengetatan PPKM.

SUBSIDI UPAH BERPOTENSI SALAH SASARAN

Pemerintah telah merampungkan regulasi tentang bantuan subsidi upah bagi pekerja yang
terdampak kebijakan PPKM. Kriteria penerima dibatasi untuk pekerja formal bergaji Rp 3,5 juta
yang terdaftar di BP Jamsostek. Dengan kriteria tersebut, bantuan tunai itu dikhawatirkan tidak
merata bagi pekerja terdampak serta berpotensi salah sasaran.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, bantuan subsidi
upah rencananya mulai disalurkan Agustus mendatang. “Regulasinya sudah selesai, sekarang
tinggal menunggu dinomori. Kalau sudah selesai, kami bisa segera mengumpulkan dan
memverifikasi data, lalu bantuan dieksekusi,” kata Anwar, Rabu (28/7/2021) saat dihubungi.

Dalam peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) tentang subsidi upah itu, diatur
beberapa kriteria terkait penerima bantuan. Bantuan akan diberikan kepada 8 juta pekerja formal
dengan upah Rp 3,5 juta ke bawah per bulan di wilayah PPKM level 4 dan level 3. Pekerja terkait
harus terdaftar sebagai peserta aktif penerima upah (PU) di BP Jamsostek.

Anwar mengatakan, penerima dibatasi pada peserta BP Jamsostek agar pertanggungjawaban
datanya tidak sulit. Sementara, peserta BP Jamsostek berstatus bukan penerima upah (BPU)

9