Page 11 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2021

yang merupakan pekerja informal tidak masuk hitungan, karena program subsidi upah dibuat
tidak hanya untuk pekerja, melainkan juga untuk dunia usaha/pemberi kerja.

“Agar fokus pada kelompok yang rentan jatuh miskin jika tidak diberi pertolongan. Lagipula, kami
ingin, lewat BSU ini, perusahaan juga terbantu, sehingga tidak ada PHK,” katanya.

Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi mengatakan, kriteria
penerima itu bisa mempersulit pekerja terdampak mendapat bantuan. Sebab, yang terdata di BP
Jamsostek hanya pekerja formal yang didaftarkan perusahaan. Sementara, masih banyak
perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BP Jamsostek.

Sampai akhir 2020, jumlah pekerja yang terdaftar di BP Jamsostek sebanyak 50,69 juta orang.
Dari jumlah itu, yang merupakan peserta aktif hanya 29,98 juta orang. Mereka ini para pekerja
yang belum dilaporkan berhenti oleh pemberi kerja, masih aktif membayar iuran, serta dalam
masa tenggang pembayaran (grace period). Sisanya terhitung non-aktif.

Sementara, total jumlah angkatan kerja di Indonesia per Februari 2021 adalah 131,06 juta orang.
Sekitar 90 juta orang di antaranya memenuhi kriteria untuk menjadi peserta Jamsostek. Artinya,
kepesertaan aktif BP Jamsostek saat ini baru mencakup 33,3 persen dari total pekerja yang
sebenarnya berhak mendapat jaminan sosial.

Selain itu, tambah Dian, pekerja di wilayah yang terkena PPKM umumnya mendapat gaji sesuai
upah minimum provinsi (UMP), yang berarti di atas Rp 3,5 juta. “Kalau yang dibayar di bawah
Rp 3,5 juta itu mayoritas buruh informal, dan mereka pasti tidak terdata di BP Jamsostek,
sehingga tidak bisa mengakses bantuan,” katanya.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengatakan, dengan kriteria
itu, penerima bantuan subsidi kemungkinan terbatas pada pekerja di luar Jabodetabek. “Mungkin
yang bisa mengakses itu di daerah lain yang UMP-nya di bawah Rp 3 juta, seperti Jateng, Jatim,
Sumatera, Sulawesi, itu masih banyak yang digaji Rp 1 juta-2 juta,” katanya.

Belum semua didaftarkan

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
menyoroti syarat penerima yang tetap membayar iuran dengan rutin. Menurut dia, peserta yang
masih aktif membayar berarti masih mendapat upah rutin dari perusahaan. Bantuan yang
dibatasi pada peserta aktif itu berpotensi membuat bantuan salah sasaran.

Menurut dia, seharusnya pekerja yang upahnya dipotong oleh perusahaan yang mendapat
prioritas bantuan tunai. “Seharusnya data dikerucutkan pada peserta non-aktif saja,” kata
Timboel.

Senada, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Bob Azzam
mengatakan, masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BP Jamsostek.
Bukan hanya usaha mikro kecil menengah (UMKM), perusahaan besar pun belum semuanya
mendaftarkan pekerjanya.

Kriteria penerima yang dibatasi hanya pada peserta BP Jamsostek berstatus PU itu dinilainya
akan mempersulit akses bantuan bagi pekerja yang tidak terdaftar. Untuk itu, ia menyarankan

10