Page 153 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2021
P. 153
BANSOS DAN INSENTIF PEMERINTAH SAAT PPKM DINILAI SEBAGAI 'SABUK
PENGAMAN'
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan sejumlah kebijakan pemerintah di masa
perpanjangan PPKM. Ada beberapa pelonggaran, dan bantuan sosial, serta insentif untuk dunia
usaha.
Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjuddin Noer Effendi menilai,
insentif dan bantuan sosial pemerintah kepada dunia usaha dan masyarakat selama
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, sebagai bentuk 'sabuk
pengaman'.
Tadjuddin menerangkan, kebijakan PPKM, praktis membatasi mobilitas masyarakat. Karenanya,
insentif-insentif dari pemerintah adalah bentuk tanggungjawab bagi mereka yang terdampak.
"Setidaknya dia seperti sabuk pengaman. Sebagai upaya agar selama PPKM masyarakat tidak
menderita atau kelaparan. Untuk mengurangi beban mereka," ujar Tadjuddin saat dikonfirmasi,
Rabu (28/7).
Insentif yang diberikan pemerintah terhadap tenaga kerja misalnya, ucap Tadjuddin, merupakan
bentuk bantuan dan bentuk tanggung jawab terhadap para pekerja.
"Salah satu bentuk tanggung jawab dan kehadiran negara. Kalau orang terdampak PPKM
kehilangan penghasilan, tidak bisa mencari nafkah. Jadi sebagai sabuk pengaman," ucapnya.
Tadjuddin mengatakan, kebijakan PPKM tepat diterapkan di Indonesia. Dibandingkan dengan
lockdown, di mana masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas ke luar sama sekali.
"PPKM untuk Indonesia pilihan paling tepat. Orang dibatasi, tapi masih bisa bergerak untuk
mencari makan, meski kondisinya minim. Kalau lockdown tidak boleh buka sama sekali.
Lockdown malah berbahaya, orang frustrasi muncul gejala sosial. Di Australia saja ngamuk orang
lockdown," ujarnya.
Daftar Bansos dan Insentif Sebelumnya, setelah Presiden mengumumkan melanjutkan PPKM
Level IV dengan beberapa pelonggaran. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan
sejumlah bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat selama PPKM Level IV.
Antara lain, tambahan manfaat Kartu Sembako sebesar Rp200 ribu selama 2 bulan untuk 18,8
Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kartu Sembako PPKM untuk 5,9 Juta KPM Usulan
Daerah, sebesar Rp200 ribu/bulan selama 6 bulan.
Perpanjangan BST (Bantuan Sosial Tunai) selama 2 bulan (Mei-Juni) disalurkan di Juli, sebesar
Rp6,14 triliun untuk 10 juta KPM.
Melanjutkan Subsidi Kuota Internet selama 5 bulan (Agustus-Desember) sebesar Rp5,54 triliun
untuk 38,1 juta penerima.
Melanjutkan Diskon Listrik selama 3 bulan (Oktober-Desember) sebesar Rp1,91 triliun untuk 32,6
juta pelanggan.
Melanjutkan bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abonemen selama 3 bulan (Oktober-
Desember) sebesar Rp0,42 Triliun untuk 1,14 Juta Pelanggan.
Tambahan Rp10 T untuk prakerja dan BSU (Bantuan Subsidi Upah), BSU sebesar Rp8,8 triliun
dan tambahan Prakerja sebesar 1,2 triliun.
152
