Page 182 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2021
P. 182

CURHAT PENGUSAHA BIOSKOP: KITA PALING PATUH, TAPI KURANG PERHATIAN!

              Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) menyatakan usahanya belum ada yang
              diperbolehkan  buka  selama  masa  pemberlakuan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  (PPKM)
              berlevel ini.

              Ketua GPBSI Djonny Syafruddin meminta bantuan dari pemerintah selama bioskop belum boleh
              beroperasi. Dia merasa pihaknya kurang diperhatikan dibanding pengusaha sektor lain, padahal
              selama ini selalu mengikuti aturan dan tidak banyak nuntut.

              "Menurut saya kami (pengusaha bioskop) paling patuh terhadap ketentuan pemerintah. Kami
              juga  nggak  banyak  cerewet,  kita  banyak  diam.  Dengan  style  begini  ternyata  juga  kurang
              perhatian dari pemerintah," kata Djonny, Rabu (28/7/2021).

              Djonny mengaku selama ini pihaknya belum tersentuh bantuan sama sekali dari pemerintah.
              Padahal  pihaknya  sudah  mengajukan  beberapa  usulan  bantuan  agar  meringankan  beban
              perusahaan maupun karyawan.

              "Kita nggak ngemis, nggak ngancam, kita hanya minta kesadaran. Kita tahu pemerintah sudah
              banyak  mengeluarkan  uang  ribuan  triliun,  tapi  alangkah  sedihnya  kalau  sampai  hari  ini
              pemerintah tidak ada perhatian (ke pengusaha bioskop)," tuturnya.

              Salah satu yang diminta adalah insentif untuk karyawan bioskop. Dijelaskan bahwa di tengah
              penutupan bioskop nasib seluruh karyawan yang berjumlah 10.175 orang sangat miris; mulai
              dari dirumahkan, hingga tak mendapatkan gaji.

              "Kami meminta insentif untuk karyawan bioskop. Selama bioskop tutup maka sebagian besar
              karyawan diliburkan. Mereka diberikan upah 50% dari yang biasanya diterima, bahkan ada yang
              tidak diberikan upah selama bioskop tidak beroperasi," imbuhnya.
              Pihaknya juga meminta ada insentif untuk keringanan biaya listrik dan penurunan pengenaan
              tarif pajak hiburan oleh pemerintah daerah selama bioskop tak boleh beroperasi. Pasalnya meski
              ditutup, pemeliharaan dan perawatan alat tetap mesti dilakukan juga.

              "Paling karyawan yang bekerja bagian maintenance, kan proyektor itu harus dihidupkan selama
              2  jam  setiap dua  hari  sekali,  kalau  nggak  rusak,  kalau  rusak tuh  mahal  bisa Rp  100  jutaan
              harganya. Terus listrik perlu tenaga kerja juga teknisi, sama AC kan juga mesti dihidupi kalau
              nggak, rusak dia," tuturnya.




























                                                           181
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187