Page 24 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2021

PPKM HARUS EFEKTIF UNTUK CEGAH KENAIKAN KEMISKINAN

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diperkirakan akan menaikkan tingkat
pengangguran terbuka (TPT) menjadi sekitar 7,15% hingga 7,35% pada Agustus 2021. Selain
itu, tingkat kemiskinan juga diproyeksikan melonjak menjadi 10,25% hingga 10,45% persen
pada September 2021.

"Padahal, pada Maret 2021 lalu, tingkat kemiskinan sempat turun menjadi 10,14% dari 10,19%
pada September 2020," ujar pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE)
Indonesia, Akhmad Akbar Susamto dalam diskusi virtual CORE Mid-Year Review di Jakarta,
Selasa (27/7/2021).

Oleh karena itu, Akbar menyampaikan pentingnya efektivitas PPKM dalam menekan laju
penyebaran Co-vid-19. Pemerintah bisa segera melakukan pelonggaran dan pelaku usaha dapat
menyerap lebih banyak tenaga kerja. Efektivitas PPKM akan mencegah angka kenaikan tingkat
pengangguran terbuka (TPT) dan kemiskinan.

"Kita harus serius menangani pandemi Covid-19 ini. Setelah itu, baru bicara bagaimana
mengantisipasi dampaknya. Kalau bisa PPKM dilakukan secara benar-benar ketat tetapi sebentar
saja. Daripada banyak kelonggaran tetapi harus lama," kata Akbar.

Menurut dia, semakin lama PPKM dijalankan, dampak yang ditimbulkan akan semakin berat.
Salah satunya berdampak pada TPT dan kemiskinan yang semakin meningkat. Untuk itu, selain
ketegasan pemerintah, masyarakat juga harus menaati protokol kesehatan.

Akbar menuturkan, apabila PPKM bisa dilaksanakan dengan efektif, maka bisa menurunkan
angka kasus positif Covid-19. Hal ini akan berdampak pada pelonggaran kegiatan masyarakat
sehingga berjalan ke arah normal. "Pelaku usaha juga tidak sampai memotong jam operasional
atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)," ujarnya.

Berbeda apabila PPKM dilaksanakan dengan setengah hati. "Selain biaya yang harus dikeluarkan
semakin banyak, kerugian yang dirasakan masyarakat juga semakin besar," katanya.

Di sisi lain, Akbar berharap program subsidi upah juga berjalan efektif agar pengusaha tidak
sampai melakukan PHK. Pemerintah, kata dia, juga perlu memberikan bantuan untuk tenaga
kerja informal yang berpotensi meningkat karena PPKM.

Sebelumnya, epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono menilai, pengetatan dan
kelonggaran PPKM tidak dilandasi oleh kriteria yang berbasis sains. Oleh karena itu, apabila data
tak akurat, PPKM tidak akan pernah berakhir, hanya berganti level saja.

Rentan

Sementara, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan,
tingkat vaksinasi Covid-19 yang relatif rendah di negara berkembang, termasuk Indonesia,
berpotensi memberikan risiko kerentanan terhadap kesinambungan pemulihan ekonomi ke
depan.

23