Page 179 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2021
P. 179

Judul               Tuntuan UMP 2022, Ini Kata Pemprov DKI
                Nama Media          rri.co.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://rri.co.id/ekonomi/1237752/tuntuan-ump-2022-ini-kata-
                                    pemprov-dki
                Jurnalis            Alfreds Tuter
                Tanggal             2021-10-27 12:30:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Ya semua aspirasi buruh, pekerja,
              karyawan, maupun ASN sekalipun menyampaikan aspirasi tentu kami sikapi secara baik, secara
              bijak, itu sangat manusiawi wajar, negara kita negara demokrasi, boleh

              negative - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Pengusaha kan sekarang banyak
              juga yang berat. Jadi kita memang harus adil bagi semua, sekarang ini kan yang berat siapa? ya
              pengusaha  berat,  masyarakat  berat,  pemerintah  saja  berat,  apalagi  pengusaha,  apalagi
              masyarakat. Jadi memang semuanya harus adil

              neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Makanya harus dicarikan yang terbaik.
              Tidak boleh mau menang-menangan, mau pemerintah menang sendiri, semaunya menentukan,
              kan tidak baik atau pengusaha maunya begitu tidak baik juga, atau buruh semaunya sendiri kan
              tidak baik



              Ringkasan

              Pemprov Jakarta menjawab permintaan kalangan buruh yang meminta kenaikan upah minimum
              sebesar  10  persen  pada  2022.  Wakil  Gubernur  Jakarta,  Ahmad  Riza  Patria  mengaku  tak
              mempermasalahkannya, sebab tuntutan yang dilakukan buruh merupakan hal yang wajar dalam
              negara demokrasi. Hanya saja tuntutan menurutnya mesti dilakukan secara proporsional. "Ya
              semua aspirasi buruh, pekerja, karyawan, maupun ASN sekalipun menyampaikan aspirasi tentu
              kami sikapi secara baik, secara bijak, itu sangat manusiawi wajar, negara kita negara demokrasi,
              boleh," tutur Riza di Balaikota Jakarta, Rabu (27/10/2021).










                                                           178
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184