Page 180 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2021

TUNTUAN UMP 2022, INI KATA PEMPROV DKI

Jakarta: Pemprov Jakarta menjawab permintaan kalangan buruh yang meminta kenaikan upah
minimum sebesar 10 persen pada 2022. Wakil Gubernur Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku
tak mempermasalahkannya, sebab tuntutan yang dilakukan buruh merupakan hal yang wajar
dalam negara demokrasi. Hanya saja tuntutan menurutnya mesti dilakukan secara proporsional.

"Ya semua aspirasi buruh, pekerja, karyawan, maupun ASN sekalipun menyampaikan aspirasi
tentu kami sikapi secara baik, secara bijak, itu sangat manusiawi wajar, negara kita negara
demokrasi, boleh," tutur Riza di Balaikota Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Riza menjelaskan, penetapan upah minimum provinsi tidak bicara salah satu pihak saja. Tapi
saling berhubungan antara pemerintah, buruh, dan pengusaha atau Tripartit.

Sehingga harus dilihat terlebih dahulu bagaimana kondisi para pengusaha. Mengingat pandemi
Covid-19 belum berakhir, banyak perusahaan yang terdampak karenanya.

"Pengusaha kan sekarang banyak juga yang berat. Jadi kita memang harus adil bagi semua,
sekarang ini kan yang berat siapa? ya pengusaha berat, masyarakat berat, pemerintah saja
berat, apalagi pengusaha, apalagi masyarakat. Jadi memang semuanya harus adil," jelasnya.

Riza menekankan akan mengumpulkan semua pihak yang terlibat. Kemudian mencari jalan
tengahnya.

"Makanya harus dicarikan yang terbaik. Tidak boleh mau menang-menangan, mau pemerintah
menang sendiri, semaunya menentukan, kan tidak baik atau pengusaha maunya begitu tidak
baik juga, atau buruh semaunya sendiri kan tidak baik," tegasnya.

Sebelumnya, massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendatangi Balaikota DKI Jakarta,
Selasa (26/10/2021). Mereka meminta kenaikan upah minimum sebesar 10 persen pada 2022.
Salah satu alasannya, mereka merasa biaya hidup di Jakarta semakin tinggi.

179