Page 178 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2021

Setelah mengusulkan besaran UMP tersebut, Winarso menyebut pihaknya tidak akan menutup
ruang untuk berdiskusi dengan Dewan Pengupahan yang ada di provinsi, Apindo, dan Pemprov
DKI Jakarta.

Lebih jauh, Winarso menjelaskan kalau saat ini buruh laik sejahtera dan bahagia. Terlebih para
buruh yang sudah berkeluarga dan memiliki dua anak. Dengan begitu, Winarso berharap
pihaknya dapat bertemu dengan Anies Baswedan secara langsung untuk menyampaikan
masukannya terkait dengan kesejahteraan buruh.

Pihaknya juga berharap agar gubernur juga mau menaikkan UMP dan UMSP pada tahun 2022.

"Kami warga Jakarta berhak bahagia dan berhak sejahtera," ujarnya.

Winarso menjelaskan sebetulnya usulan ini sudah disampaikan kepada Anies Baswedan sejak
tahun 2021 lalu. Namun hingga saat ini, Anies Baswedan tidak memberikan respons positif.
"Saya sampaikan bahwa yang kami tuntut hanya sebuah kebutuhan yang laik tidak lebih dari
itu," ucapnya.

Dalam orasinya kemarin, UU Cipta Kerja khususnya dalam klausul ketenagakerjaan yang
sekarang ada sangat tidak berpihak kepada para buruh. Menurutnya, sejatinya para buruh bukan
tidak mendukung terhadap perbaikan nilai investasi yang diharapkan pemerintah dari
keberadaan UU Cipta Kerja Omnibus Law ini.

Namun demikian, pemerintah kata dia harus memperhatikan kesejahteraan buruh.

"Tolong tetapkan upah minimum dan upah minimum sektoral ditetapkan karena UU Cipta Kerja
tidak berpihak, bahkan turunannya PP 36 sangat tidak laik," katanya.

Menanggapi tuntutan para buruh, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria akhirnya turut angkat
bicara. Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi seperti sekarang memang menjadi
tantangan bagi semua pihak, baik itu pemerintah, perusahaan, dan tidak terkecuali para buruh
itu sendiri.

Meski demikian, formula kenaikan upah ini memang harus dipikirkan secara adil bagi semuanya.

"Yang penting harus proporsional, harus adil bagi semua pihak kan itu tripartit. Adil bagi buruh,
adil bagi pengusaha, adil bagi pemerintah," katanya di Balai Kota Jakarta Selasa, 26 Oktober
2021.

Oleh karena kondisi sekarang yang tidak biasa ini, lanjut Ahmad Riza Patria semua pihak tidak
boleh ingin menang sendiri. Masalah ini memang harus dicarikan solusi dengan duduk bersama
antara buruh, pengusaha, dan pemerintah untuk kemudian mencari formula yang terbaik dan
proporsional.

"Pengusaha maunya begitu tidak baik juga, atau buruh semaunya sendiri (maunya begini) kan
tidak baik," ucapnya seperti dikutip oleh JakBarNews.com dari Pikiran Rakyat dengan judul Buruh
Desak Kenaikan Upah Minimum 2022, Wagub Riza Patria: Terpenting Harus Proporsional.(Amir
Faisol/Pikiran Rakyat)***

177