Page 43 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2021

untuk mendorong penetapan UMP yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.
36/2021 tentang Pengupahan.
"Bagi para pihak yang tidak puas, mereka bisa menggunakan mekanisme gugatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Di sisi lain, persentase kenaikan upah minimum berpotensi lebih rendah dibandingkan dengan
tahun sebelumnya, seiring dengan diterapkannya metode kalkulasi baru perhitungan upah
minimum.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menjelaskan
penetapan upah minimum 2022 bakal mengacu pada PP No. 36/2021 sebagai pengganti PP No.
78/2015.

Menurutnya, penghitungan upah minimum itu akan memakai sejumlah variabel baru. Pada
regulasi lama, kenaikan upah minimum mengacu pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi
tahun berjalan.

'Kenaikan upah minimum tahun depan dihitung dengan mengacu pada upah minimum tahun
berjalan, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, batas atas dan batas bawah upah minimum,"
kata Timboel.

Batas atas upah minimum sendiri dihitung dengan mengalikan rata-rata konsumsi per kapita dan
rata-rata anggota keluarga. Hasil dari perkalian itu lantas dibagi dengan jumlah
rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja.

Hasil penghitungan sementara yang dilakukan Timboel dengan formulasi terbaru
memperlihatkan kenaikan upah minimum berada di kisaran 1%-2%. Selain itu, kenaikan upah
minimum berpotensi tak merata karena inflasi dan pertumbuhan ekonomi tak merata di setiap
provinsi.

''Yang terpenting sekarang otoritas statistik segera merilis angka-angka variabel yang diperlukan,
seperti tingkat konsumsi dan jumlah rata-rata anggota keluarga," kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi berpendapat rencana
kenaikan UMP 2022 harus diiringi dengan kebijakan afirmatif bagi perusahaan yang belum pulih
dari dampak pandemi tahun ini.

Faisal mengatakan kebijakan afirmatif itu memberi relaksasi bagi perusahaan yang masih
terkendala arus kas akibat pandemic Covid-19. Artinya, perusahaan yang memperoleh relaksasi
dapat menunda pemberlakuan kenaikan UMP 2022.

Menurut dia, langkah itu juga dapat menjaga trend pemulihan ekonomi nasional seiring
membaiknya indeks manajer pembelian manufaktur dalam negeri.

"Harus ada afirmasi, industri mana yang sudah pulih, mana yang belum, karena kalau ini
diwajibkan semua maka akan meningkatkan ongkos produksi mereka di saat masa pemulihan,"

kata Faisal.
Dia mengatakan kebijakan afirmasi dapat menghindarkan industri dalam negeri dari potensi
pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat naiknya biaya produksi.

"Kalau momentum pemulihan ini tidak bisa dijaga, mereka akan menghasilkan PHK yang jauh
lebih besar," kata dia.

42