Page 44 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2021
P. 44
Dari Semarang, Kepala Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi
Jawa Tengah Minatus Saniyah siap menyediakan data dan variabel pendukung bagi perhitungan
UMP 2022.
Dia menyebut ada sejumlah perbedaan dalam proses perhitungan UMP di tahun 2022.
"[Aturan terbaru] PP No.36/2021 itu meng-update PP No.78/2015, di mana sebelumnya hanya
dua variabel yang digunakan. Yaitu inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi skala nasional,"
jelasnya.
Minatus menyebut bahwa aturan teranyar menggunakan lebih banyak variabel dalam formula
perhitungan UMP antara lain inflasi atau laju pertumbuhan ekonomi provinsi. Bisa salah satu
yang digunakan. "Untuk inflasi itu kondisi September ke September, untuk laju pertumbuhan
ekonomi dilakukan secara tahunan," katanya.
Selain kedua variabel tersebut, Minatus menyebut bahwa formula perhitungan UMP 2022 juga
akan menggunakan rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita per bulan.
"Ada juga rata-rata banyaknya anggota rumah tangga per wilayah, kemudian rata-rata
banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja. Ibaratnya berapa yang bekerja sebagai buruh
di keluarga itu. Nanti dari formula itu didapat batas atas dan batas bawah kebutuhan rumah
tangga," jelasnya.
Dia menegaskan PP No. 36/2021 juga tidak menggunakan Kajian Hidup Layak (KHL) sebagai
variabel penentu UMP.
Menurut Minatus, angka yang dihasilkan KHL mewakili pengeluaran dan kebutuhan individu
pekerja dengan status lajang. Dalam aturan terbaru, angka pengeluaran dan kebutuhan dihitung
berdasarkan kondisi perekonomian rumah tangga.
RILIS BPS
Saat ini, BPS Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa data yang siap digunakan dalam
penentuan UMP 2022. Namun, laju perekonomian Kuartal 11/2021 di Jawa Tengah baru akan
dipublikasikan pada 5 November nanti.
"Dari inflasi sudah ada, karena kita rilis 1 Oktober lalu. Sudah ada angkanya secara umum, publik
juga sudah tahu. Kalau pertumbuhan ekonomi masih 5 November [nanti dirilis].
Kemudian variabel lainnya memang posisi masih di BPS Pusat, walaupun datanya sampai
Kabupaten/Kota," jelas Minatus.
Sebaliknya, Ketua Apindo Provinsi Jawa Tengah Frans Kongi menjelaskan pembahasan UMP
2022 di Jawa Tengah akan dimulai dalam waktu dekat.
Saat ini, kelompok buruh mengharapkan kenaikan sedangkan kelompok pengusaha sepakat
dengan kenaikan UMP tersebut. Namun, dia menegaskan persentase kenaikan UMP hingga 10%
secara tahunan dinilai memberatkan.
"Yang jelas, Apindo Provinsi Jawa Tengah setuju dengan kenaikan UMP. Namun, kita harapkan
kenaikan tersebut bisa menyesuaikan dengan kondisi recouery yang tengah berjalan," jelas
Frans.
43
