Page 82 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2021
P. 82
Judul Soal Tuntutan Kenaikan Upah 10 Persen, Ini Tanggapan Pengusaha
Jawa Barat
Nama Media sindonews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://daerah.sindonews.com/read/581636/701/soal-tuntutan-
kenaikan-upah-10-persen-ini-tanggapan-pengusaha-jawa-barat-
1635336605
Jurnalis Arif Budianto
Tanggal 2021-10-27 19:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menilai, kenaikan upah minimum kota (UMK)
Jawa Barat 2022 mestinya mengacu kepada perundang undangan yang berlaku. Kenaikan upah
tidak bisa hanya mempertimbangkan tuntutan dari satu sisi saja. Menurut Ketua Apindo Jabar
Ning Wahyu Astutik, kenaikan upah minimun sudah jelas diatur oleh pemerintah. Yaitu
didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Aturan
tersebut merupahan aturan turunan dari UU Cipta Kerja No.11 tahun 2020.
SOAL TUNTUTAN KENAIKAN UPAH 10 PERSEN, INI TANGGAPAN PENGUSAHA JAWA
BARAT
BANDUNG - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menilai, kenaikan upah minimum
kota (UMK) Jawa Barat 2022 mestinya mengacu kepada perundang undangan yang berlaku.
Kenaikan upah tidak bisa hanya mempertimbangkan tuntutan dari satu sisi saja.
Menurut Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu Astutik, kenaikan upah minimun sudah jelas diatur
oleh pemerintah. Yaitu didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan. Aturan tersebut merupahan aturan turunan dari UU Cipta Kerja No.11 tahun 2020.
"Kenaikan upah tidak bisa meminta berdasarkan asumsi sendiri kecuali berdasarkan inflasi atau
pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten atau kota," kata Ning Wahyu, Rabu (27/10/2021).
Hal itu merespons tuntutan buruh yang meminta UMK 2022 naik sebesar 10 persen. Tuntutan
itu didasarkan pada pertimbangan pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi 7 persen.
Menurut Ning, besaran ideal kenaikan upah instrumennya sudah jelas diatur dalam peraturan
pemerintah. Pada aturan itu, sudah dijabarkan beberapa kriteria yang menjadi kenaikan upah.
Di mana kenaikannya berdasarkan kalkulasi yang sudah mempertimbangkan banyak faktor.
81
