Page 78 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2021
P. 78
Judul KSPI tolak penghitungan upah sesuai omnibus law
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/kspi-tolak-penghitungan-upah-
sesuai-omnibus-law
Jurnalis Abdul Basith Bardan
Tanggal 2021-10-27 20:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Buruh tidak setuju upah minimum kabupaten/kota (UMK)
menggunakan omnibus law dan PP Nomor 36 Tahun 2021, karena UU Cipta Kerja sedang digugat
di MK, jadi pemerintah melanggar konstitusi
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) UMK 2022 naik 7%-10%, karena survei didapat rata-rata
kenaikan harga barang, transportasi, dan sewa rumah sebesar 7%-10%
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak penghitungan upah berdasarkan Undang
Undang Cipta Kerja atau omnibus law. Penghitungan upah minimum berdasarkan PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang pengupahan sebagai aturan turunan omnibus law tak lagi menggunakan
komponen hidup layak (KHL). Selain itu, omnibus law pun tengah digugat di Mahkamah
Konstitusi (MK) saat ini.
KSPI TOLAK PENGHITUNGAN UPAH SESUAI OMNIBUS LAW
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak penghitungan upah berdasarkan Undang
Undang Cipta Kerja atau omnibus law.
Penghitungan upah minimum berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan
sebagai aturan turunan omnibus law tak lagi menggunakan komponen hidup layak (KHL). Selain
itu, omnibus law pun tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini.
"Buruh tidak setuju upah minimum kabupaten/kota (UMK) menggunakan omnibus law dan PP
Nomor 36 Tahun 2021, karena UU Cipta Kerja sedang digugat di MK, jadi pemerintah melanggar
konstitusi," ujar Presiden KSPI Said Iqbal saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (27/10).
77
