Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2021
P. 17
"Penghitungan berdasarkan PP 78 tahun 2015 itulah yang benar karena berdasarkan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. SE Menaker ini menurut kami sangat mengganggu
keharmonisan di tingkat perusahaan karena rentan konflik," ungkap Said dalam IDX Channel
Market Review Live di Jakarta, Kamis (14/1/2020).
Selain itu, SE juga menimbulkan perbedaan sikap para kepala daerah. Dia menyatakan bahwa
para gubernur yang tidak mengikuti arahan SE tersebut berpatok pada PP No. 78 Tahun 2015.
Namun dia tak memprotes jika ada kepala daerah yang mengikuti SE karena kondisi yang terjadi
di wilayahnya.
Said menyebutkan bahwa KSPI akan tetap memperjuangkan UMK untuk kaum buruh untuk
mendapatkan kenaikan di tahun 2021 berdasarkan PP 78 Tahun 2015.
("Pokoknya, kami tidak bersimpati dengan Menaker dalam persoalan UMP/UMK itu, makanya ada
gubernur yang melawan SE tersebut, karena itu menunjukkan tidak ada sinergitas antara
Kemenaker, gubernur, dan tidak melibatkan unsur buruh, makanya terjadi perlawanan,"
tukasnya. (uka).
16
