Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2021
P. 22
Judul Anggaran BLK Riau Naik
Nama Media Riau Post
Newstrend Anggaran BLK Riau
Halaman/URL Pg16&15
Jurnalis sol
Tanggal 2021-01-14 14:39:00
Ukuran 200x94mmk
Warna Warna
AD Value Rp 48.000.000
News Value Rp 240.000.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Jonli (Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Riau) BLK Provinsi Riau yang berada
di Kota Pekanbaru tahun ini resmi dikelola Pemerintah Pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja.
Saat ini masih proses penyerahan, kemarin sempat tertunda karena Pak Gubernur positif Covid-
19
neutral - Jonli (Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Riau) Untuk anggarannya masih di
BLK Padang. Misalnya untuk BLK Pekanbaru sekian miliar, dan itu tercantum di sana (BLK
Padang, re d)
negative - Jonli (Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Riau) Kan sekarang masih transisi.
Saat ini struktur organisasi BLK Pekanbaru masih berdasarkan Pergub. Namun karena tahun ini
dikelola pusat, maka nanti SK struktur organisasinya dari Ke-menterian, dan kepala BLK-nya
setingkat eselon IH. Ketika struktur sudah terbentuk, maka anggaran itu dipindahkan
neutral - Jonli (Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Riau) AnggaranBIK Pekanbaru dipe-
kirakan diatas Rp50 miliar Untuk angka pasti nanti tanggal 15 Januari kami akan rapat dengan
BLK Padang
neutral - Jonli (Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Riau) Kemudian anggaran dari
Pemprov Riau paling besar Rp500 juta. Tentunya saat ini anggaran akan jauh lebih besar dan
banyak kegiatan pelatihan yang bisa dilakukan
Ringkasan
Pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja, mulai tahun ini resmi mengelola langsung
Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Riau yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan demikian, seluruh
penganggaran kegiatan di BLK tersebut akan diambil alih oleh pemerintah pusat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Jonli mengatakan, saat ini
pihaknya tengah menunggu berita acara penyerahan aset BLK tersebut antara Pemerintah
Provinsi Riau dalam hal ini Gubernur Riau dengan pihak Kementerian Tenaga Kerja.
21
