Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 102

Ringkasan

              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  menegaskan,  bahwa  Satgas  Pelindungan
              Pekerja Migran Indonesia (PPMI) merupakan ujung tombak dalam perlindungan warga negara
              yang akan bekerja sebagai pekerja migran. Satgas PMII memiliki peran penting karena selain
              pandemi Covid-19, saat ini Indonesia masih dihadapkan pada penempatan pekerja migran non-
              prosedural yang dapat berakibat pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).



              JADI PEKERJA MIGRAN HAK TIAP WARGA, MENAKER JAMIN AMAN SEJAK
              BERANGKAT HINGGA PULANG

              Menaker Ida Fauziyah menegaskan, bahwa Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)
              merupakan ujung tombak dalam perlindungan warga negara yang akan bekerja sebagai pekerja
              migran.

              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  menegaskan,  bahwa  Satgas  Pelindungan
              Pekerja Migran Indonesia (PPMI) merupakan ujung tombak dalam perlindungan warga negara
              yang akan bekerja sebagai pekerja migran. Satgas PMII memiliki peran penting karena selain
              pandemi Covid-19, saat ini Indonesia masih dihadapkan pada penempatan pekerja migran non-
              prosedural yang dapat berakibat pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

              "Satgas PPMI wilayah embarkasi/debarkasi/daerah asal PMI, merupakan ujung tombak dalam
              rangka  memastikan  kehadiran  negara  dalam  melindungi  warga  negaranya,"  kata  Ida  saat
              membuka Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun
              2020 di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

              ( ) Menurut Menaker Ida, menjadi pekerja migran merupakan hak setiap warga negara. Sehingga
              ketika  ada  warga  negara  yang  akan  menjadi  pekerja  migran,  negara  harus  hadir  untuk
              memastikan  proses  migrasi  aman,  yakni  mulai  dari  proses persiapan  dari  kampong  halaman
              hingga kembali ke kampung halaman. Semua itu harus dipastikan sesuai dengan ketentuan yang
              telah ditetapkan pemerintah.


              "Di  sinilah  peran  penting  Satgas  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  memastikan
              pekerja migran kita mendapatkan perlindungan sejak akan berangkat dari kampung halaman,
              hingga kembali ke kampung halaman," katanya.

              Ida menjelaskan, Rakornas ini merupakan pertemuan penting dan strategis. Melalui forum ini,
              semua  pihak  terkait  dapat  berkoordinasi  membahas  berbagai  persoalan  dan  dinamika  di
              lapangan, serta mengevaluasi dan memperbaiki program kerja Satgas selanjutnya.


              Dia pun mendorong Satgas PPMI untuk terus melakukan upaya-upaya nyata dalam pelindungan
              CPMI, PMI, serta keluarganya mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja. "Saya berharap,
              dari Rakor ini dihasilkan masukan untuk perbaikan tata kelola, pola kerja dan pola koordinasi,
              sehingga ke depannya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik," harapnya.

              Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Binapenta & PKK, Suhartono menyatakan,
              bahwa  Rakor  Satgas  PPMI  merupakan  pertemuan  rutin  tahunan  yang  diselenggarakan  oleh
              Kemnaker. Rakor ini bertujuan membahas dan menyatukan persepsi terkait implementasi PPMI,

                                                           101
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107