Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 103
khususnya terkait pencegahan PMI Nonprosedural, serta membahas berbagai tantangan dan
solusi dalam memberikan pelayanan PPMI secara terkoordinasi dan terintegrasi antara
pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
"Rakor juga bertujuan untuk penguatan tugas dan fungsi Satgas Pelindungan PMI serta
mengevaluasi kinerja tim Stagas pelindungan Pekerja Migran Indonesia di 22
embarkasi/debarkasi/daearah asal PMI," kata Suhartono.
(Baca Juga: Produktivitas Tenaga Kerja RI Masih di Bawah ASEAN, Ini Sebab Butuh UU Ciptaker)
Lebih lanjut Ia mengemukakan, Satgas ini dibentuk sejak tahun 2012 dengan nama Satuan
Tugas Pencegahan TKI Non Prosedural yang berada di tingkat pusat dan 14 wilayah
debarkasi/embarkasi. Hal ini didasari dari Rencana Strategis (renstra) Kemnaker serta amanat
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tim Terpadu Perlindungan TKI di Luar Negeri
dalam upaya peningkatan pelindungan PMI.
Seiring berjalannya waktu di tahun 2020 ini, nama Satgas yang sebelumnya adalah Satuan tugas
Pencegahan TKI Non Prosedural berganti nama dengan Satuan Tugas Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia. Hal itu agar cakupan tugas dan fungsi Satgas ini dapat lebih luas sesuai
dengan amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia.
Pada tahun ini, keberadaan Satgas tidak hanya berada di wilayah debarkasi/embarkasi, namun
juga berada di wilayah daerah asal PMI dengan total sebanyak 22 wilayah, yaitu Sumatera Utara,
Tanjung Balai, Batam, Kepulauan Riau, Dumai, Tanjung Jabung Timur, Lampung, DKI Jakarta,
Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan barat,
Sanggau, Nunukan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Pare-Pare, Nusa Tenggara Barat, dan
Nusa Tenggara Timur.
Pada kesempatan tersebut, ia juga mengemukakan prestasi Satgas PPMI. “Berdasarkan laporan
Satgas PPMI pusat dan daerah tahun 2015 – 2020, Satgas PPMI telah berhasil mencegah 12.757
orang calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat secara non-prosedural,” ujar
Suhartono.
102
