Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 108
tertuang di Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran (PPMI).
Agar dapat terimplementasi maka diperlukan sinergi dan kolaborasi di semua pihak.
KEMNAKER DAN POLRI PERKUAT SINERGI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kepolisian Negara RI (Polri) memperkuat sinergi
dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dengan menandatangani Nota Kesepahaman
tentang Kesinergian Pelaksana Tugas dan Fungsi Ketenagakerjaan di Jakarta.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam sambutannya menyatakan bahwa
Indonesia telah memiliki regulasi yang baik terkait penempatan dan pelindungan PMI, yang
tertuang di Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran (PPMI).
Agar dapat terimplementasi maka diperlukan sinergi dan kolaborasi di semua pihak.
"Saya mengajak kita semua untuk semakin awareness terhadap pelindungan kepada pekerja
migran kita, karena kita tidak bisa menunda, meniadakan bekerja ke luar negeri, karena itu
adalah hak warga negara yang dilindungi konstitusi. Kewajiban kita, bagi negara, pemerintah,
memberikan pelindungan kepada pekerja migran," kata Menaker Ida usai menandatangani nota
kesepahaman itu di Jakarta, Kamis.
Sinergi antara Kemnaker dan Polri itu, ujar Ida, adalah bentuk komitmen kedua institusi untuk
memperkuat pelindungan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) seperti yang diamanatkan dalam
UU PPMI, baik di pusat maupun daerah.
"Pelindungan di UU 18 itu dari hulu sampai hilir. Dari kampung halaman sampai kembali ke
kampung halaman. Begitu juga tugas dan fungsi stakeholder. Yang dibutuhkan sekarang
sinergitas, koordinasi antar stakeholder, termasuk sinergi dengan Kepolisian Republik
Indonesia," ujar Ida.
Dalam kesempatan penandatanganan itu, Ida meminta kepada Polri untuk menyosialisasikan
kerja sama itu ke jajarannya di seluruh daerah, yang juga akan dilakukan Kemnaker kepada
seluruh Dinas Ketenagakerjaan di semua provinsi.
Nota Kesepahaman Kemnaker dan Polri bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi
dalam mensinergikan tugas dan fungsi Kemnaker dengan Polri. Ruang lingkup Nota
Kesepahaman ini antara lain pertukaran data dan/atau informasi, pencegahan, penanganan, dan
penegakan hukum, bantuan pengamanan, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya
manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana serta kegiatan lain yang disepakati.
Selain Nota Kesepahaman, dalam kesempatan yang sama juga ditandatangani Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi Serta Pendampingan dalam
Penanganan Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia Yang
tidak Sesuai Prosedur.
PKB tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman dan berlaku selama lima tahun.
107
