Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 111
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah resmi meluncurkan layanan pengesahan peraturan
perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) secara daring atau e-PP dan
e-PKB yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker), di Bekasi, Kamis
(19/11/2020).
Menaker Ida menjelaskan bahwa Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
merupakan pedoman bagi pengusaha dan pekerja/buruh dalam menjalankan ikatan hubungan
kerja di perusahaan, yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib serta hak dan kewajiban
pengusaha dan pekerja/buruh.
MENAKER IDA FAUZIYAH RESMIKAN PELUNCURAN LAYANAN ONLINE E-PP DAN E-
PKB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah resmi meluncurkan layanan pengesahan peraturan
perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) secara daring atau e-PP dan
e-PKB yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker), di Bekasi, Kamis
(19/11/2020).
"Nantinya dengan adanya layanan ini kedepan dapat berimplikasi bagi perusahaan maupun
pekerja untuk mendapatkan pelayanan yang Mudah, Cepat, Akuntabel dan Data Terjamin, dan
juga saya pastikan layanan ini akan terus disempurnakan," kata Ida.
Menaker Ida menjelaskan bahwa Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
merupakan pedoman bagi pengusaha dan pekerja/buruh dalam menjalankan ikatan hubungan
kerja di perusahaan, yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib serta hak dan kewajiban
pengusaha dan pekerja/buruh.
"Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa PP yang dibuat oleh
pengusaha wajib mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan ataupun Dinas
Tenaga Kerja baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota sesuai kewenangannya," jelas
Ida.
Lebih lanjut, Menaker Ida menyampaikan bahwa Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB tersebut
bertujuan untuk memastikan bahwa materi yang terkandung di dalam PP atupun PKB tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun merugikan salah pihak
baik pekerja/buruh ataupun pengusaha.
Sementara itu, Plt.Dirjen PHI & Jamsos, Tri Retno Isnaningsih dalam laporannya menyampaikan
bahwa, layanan pengesahan PP dan pendaftaran PKB secara elektronik ini merupakan
transformasi dari layanan tatap muka pada Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kementerian
Ketenagakerjaan.
Berdasarkan data, bahwa jumlah perusahaan yang mengesahkan PP melalui PTSA Kemnaker
pada Tahun 2018 adalah sebanyak 1.825 perusahaan dan Tahun 2019 adalah sebanyak 2.118
perusahaan. Sedangkan jumlah perusahaan yang mendaftarkan PKB pada Tahun 2018 adalah
sebanyak 255 perusahaan dan pada Tahun 2019 adalah sebanyak 280 perusahaan.
110
