Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 114
Dalam nota tersebut, keduanya sepakat memperkuat sinergi kerja dalam melindungi pekerja
migran Indonesia (PMI) melalui penguatan hubungan yang mencakup pertukaran data/informasi
dan pendampingan dalam penanganan calon PMI nonprosedural.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Indonesia telah memiliki regulasi
yang baik dalam hal penempatan dan perlindungan tenaga kerja.
Regulasi tersebut adalah Undang-Undang No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran (UU
PPMI). Namun, agar UU PPMI implementatif, Ida menilai adalah sinergitas dan kolaborasi seluruh
pihak menjadi kunci utama.
"Saya mengajak semua untuk semakin sadar terhadap pelindungan kepada pekerja migran kita,
karena kita tidak bisa menunda, meniadakan bekerja ke luar negeri, karena itu adalah hak warga
negara yang dilindungi konstitusi. Kewajiban kita pemerintah adalah memberikan pelindungan
kepada pekerja migran," kata Ida dalam siaran pers, Kamis (19/11/2020).
Adapun, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain pertukaran data dan/atau informasi;
pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum; bantuan pengamanan; peningkatan
kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
kegiatan lain yang disepakati.
Untuk mendukung implementasi nota kesepahaman ini, Ida meminta kepada Polri untuk
menyosialisasikan kerja sama ini kepada jajaran di daerah.
Selain Nota Kesepahaman, keduanya menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tentang
Pertukaran Data dan/atau Informasi Serta Pendampingan dalam Penanganan Penempatan Calon
Pekerja Migran Indonesa atau Pekerja Migran Indonesia Yang tidak Sesuai Prosedur.
113
