Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 118
MENAKER : PMI SANGAT MENGANDALKAN SATGAS PMII TERKAIT PERLINDUNGAN
Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) memiliki peran penting karena selain
pandemi Covid-19, saat ini Indonesia masih dihadapkan pada penempatan pekerja migran non-
prosedural yang dapat berakibat pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Satgas ini
merupakan ujung tombak dalam perlindungan warga negara yang akan bekerja sebagai pekerja
migran. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah.
"Satgas PPMI wilayah embarkasi/debarkasi/daerah asal PMI, merupakan ujung tombak dalam
rangka memastikan kehadiran negara dalam melindungi warga negaranya," kata Menaker Ida
saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (19/11/2020).
Menurutnya, menjadi pekerja migran merupakan hak setiap warga negara. Ketika ada warga
negara yang akan menjadi pekerja migran, negara harus hadir untuk memastikan proses migrasi
aman, yakni mulai dari proses persiapan dari kampung halaman hingga kembali ke kampung
halaman.
Semua itu harus dipastikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
"Di sinilah peran penting Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk memastikan
pekerja migran kita mendapatkan perlindungan sejak akan berangkat dari kampung halaman,
hingga kembali ke kampung halaman," katanya.
Ida menjelaskan, rakornas ini merupakan pertemuan penting dan strategis. Melalui forum ini,
semua pihak terkait dapat berkoordinasi membahas berbagai persoalan dan dinamika di
lapangan, serta mengevaluasi dan memperbaiki program kerja Satgas selanjutnya.
Ia pun mendorong Satgas PPMI untuk terus melakukan upaya-upaya nyata dalam pelindungan
CPMI, PMI, serta keluarganya mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja.
"Saya berharap, dari rakor ini dihasilkan masukan untuk perbaikan tata kelola, pola kerja dan
pola koordinasi, sehingga ke depannya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik," harapnya.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Binapenta & PKK, Suhartono, menyatakan bahwa
Rakor Satgas PPMI merupakan pertemuan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Kemnaker.
Rakor ini bertujuan membahas dan menyatukan persepsi terkait implementasi PPMI, khususnya
terkait pencegahan PMI Nonprosedural, serta membahas berbagai tantangan dan solusi dalam
memberikan pelayanan PPMI secara terkoordinasi dan terintegrasi antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah.
"Rakor juga bertujuan untuk penguatan tugas dan fungsi Satgas Pelindungan PMI serta
mengevaluasi kinerja tim Stagas pelindungan Pekerja Migran Indonesia di 22
embarkasi/debarkasi/daearah asal PMI," kata Suhartono.
117
