Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 120
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran (UU PPMI). Agar
UU PPMI implementatif, Menaker Ida menilai bahwa kuncinya adalah sinergitas dan kolaborasi
seluruh pihak.
KEMNAKER DAN POLRI PERKUAT SINERGI LINDUNGI PEKERJA MIGRAN
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan bersama dengan Kepolisian Negara RI atau Polri
melakukan penandatanganan nota kesepahaman yang memuat kesinergisan pelaksana tugas
dan fungsi ketenagakerjaan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melindungi para
pekerja migran Indonesia.
Selain tugas dan fungsi, penguatan sinergitas tersebut juga mencakup pertukaran data/informasi
dan pendampingan dalam penanganan Calon PMI non prosedural.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki regulasi
yang baik dalam hal penempatan dan pelindungan pekerja migran. Regulasi tersebut adalah
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran (UU PPMI). Agar
UU PPMI implementatif, Menaker Ida menilai bahwa kuncinya adalah sinergitas dan kolaborasi
seluruh pihak.
"Saya mengajak kita semua untuk semakin awareness terhadap pelindungan kepada pekerja
migran kita, karena kita tidak bisa menunda, meniadakan bekerja ke luar negeri, karena itu
adalah hak warga negara yang dilindungi konstitusi. Kewajiban kita, bagi negara, pemerintah,
memberikan pelindungan kepada pekerja migran," kata Menaker Ida usai menandatangani Nota
Kesepahaman antara Kemnaker dan Polri tentang Kesinergisan Pelaksana Tugas dan Fungsi
Ketenagakerjaan di Jakarta, hari Kamis (19/11/2020).
Menaker Ida menjelaskan, sinergitas Kemnaker -Polri ini merupakan bentuk komitmen kedua
institusi untuk memperkuat pelindungan bagi pekerja migran. Sebagaimana diamanatkan UU
PPMI, pelindungan pekerja migran melibatkan berbagai elemen, baik di pusat maupun di daerah.
"Pelindungan di UU 18 itu dari hulu sampai hilir. Dari kampung halaman sampai kembali ke
kampung halaman. Begitu juga tugas dan fungsi stakeholder. Yang dibutuhkan sekarang
sinergitas, koordinasi antar stakeholder, termasuk sinergi dengan Kepolisian Republik
Indonesia," kata Menaker Ida menjelaskan.
Untuk mendukung implementasi nota kesepahaman ini, Menaker Ida juga meminta kepada Polri
untuk menyosialisasikan kerja sama ini kepada jajarannya di daerah. "Saya juga minta kepada
Ditjen Binapenta dan PKK untuk menyosialisasikan kerja sama ini hingga ke daerah," katanya.
Nota Kesepahaman antara Kemnaker dengan Polri ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi
dan kolaborasi dalam mensinergikan tugas dan fungsi Kemnaker dengan Polri. Ruang lingkup
Nota Kesepahaman ini antara lain pertukaran data dan/atau informasi; pencegahan,
penanganan, dan penegakan hukum; bantuan pengamanan; peningkatan kapasitas dan
pemanfaatan sumber daya manusia; pemanfaatan sarana dan prasarana; dan kegiatan lain yang
disepakati.
119
