Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 110

Judul               Menaker Ida Fauziyah Resmikan Peluncuran Layanan Online e-PP dan
                                    e-PKB
                Nama Media          rri.co.id

                Newstrend           Layanan e-PP dan e-PKB
                Halaman/URL         https://rri.co.id/jakarta/layanan-publik/932346/menaker-ida-fauziyah-
                                    resmikan-peluncuran-layanan-online-e-pp-dan-e-pkb

                Jurnalis            Erik Hamzah, SH
                Tanggal             2020-11-19 18:17:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000

                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menaker)  Nantinya  dengan  adanya  layanan  ini  kedepan  dapat
              berimplikasi  bagi  perusahaan  maupun  pekerja  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  Mudah,
              Cepat,  Akuntabel  dan  Data  Terjamin,  dan  juga  saya  pastikan  layanan  ini  akan  terus
              disempurnakan

              neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
              bahwa  PP  yang  dibuat  oleh  pengusaha  wajib  mendapatkan  pengesahan  dari  Kementerian
              Ketenagakerjaan ataupun Dinas Tenaga Kerja baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota
              sesuai kewenangannya

              positive  -  Tri  Retno  Isnaningsih  (Plt.Dirjen  PHI  &  Jamsos)  Harapannya  dengan  transformasi
              layanan tatap muka menjadi layanan digital ini dapat menjadi salah satu pendorong peningkatan
              kuantitas pengesahan PP dan pendaftaran PKB

              positive - Tri Adhianto Tjahyono (Wakil Walikota Bekasi) Kami terus berupaya untuk menjadi
              rujukan  bagi  perangkat  daerah  kota/kabupaten  lain  dalam  rangka  mengerahkan  perusahaan
              untuk  menggunakan  aplikasi  ini  untuk  keperluan  peraturan  perusahaan  dan  perjanjian  kerja
              bersama, demikian pula dalam rangka membangun suasana hubungan industrial yang lebih baik
              ditingkat kota/kabupaten









                                                           109
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115