Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 99
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah resmi meluncurkan layanan pengesahan
peraturan perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) secara daring atau
E-PP dan E-PKB yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker).
Ia menjelaskan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan
pedoman bagi pengusaha dan pekerja/buruh dalam menjalankan ikatan hubungan kerja di
perusahaan, yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib serta hak dan kewajiban
pengusaha dan pekerja/buruh.
MENAKER RESMIKAN LAYANAN ONLINE E-PP DAN E-PKB
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah resmi meluncurkan layanan pengesahan
peraturan perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) secara daring atau
E-PP dan E-PKB yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker).
"Nantinya dengan adanya layanan ini ke depan dapat berimplikasi bagi perusahaan maupun
pekerja untuk mendapatkan pelayanan yang Mudah, Cepat, Akuntabel dan Data Terjamin, dan
juga saya pastikan layanan ini akan terus disempurnakan", kata Ida, di Bekasi, Kamis
(19/11/2020).
Ia menjelaskan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan
pedoman bagi pengusaha dan pekerja/buruh dalam menjalankan ikatan hubungan kerja di
perusahaan, yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib serta hak dan kewajiban
pengusaha dan pekerja/buruh.
"Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa PP yang dibuat oleh
pengusaha wajib mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan ataupun Dinas
Tenaga Kerja baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota sesuai kewenangannya,"
jelasnya.
Lebih lanjut, Menaker menyampaikan Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB tersebut bertujuan
untuk memastikan materi yang terkandung di dalam PP maupun PKB tidak bertentangan, dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun merugikan salah pihak baik pekerja/buruh
ataupun pengusaha.
Sementara itu, Plt.Dirjen PHI & Jamsos, Tri Retno Isnaningsih dalam laporannya
menyampaikan, layanan pengesahan PP dan pendaftaran PKB secara elektronik ini merupakan
transformasi dari layanan tatap muka pada Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kementerian
Ketenagakerjaan.
Berdasarkan data, jumlah perusahaan yang mengesahkan PP melalui PTSA Kemnaker pada
Tahun 2018 adalah sebanyak 1.825 perusahaan dan Tahun 2019 adalah sebanyak 2.118
perusahaan.
Sedangkan jumlah perusahaan yang mendaftarkan PKB pada Tahun 2018 adalah sebanyak 255
perusahaan dan pada Tahun 2019 adalah sebanyak 280 perusahaan.
98
