Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 95
Pentingnya peran Satgas PPMI, selain karena pandemi COVID-19 yang masih terjadi di
Indonesia, tapi juga karena masih ada isu penempatan pekerja migran non-prosedural yang
dapat berakibat pada pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO). "Satgas PPMI wilayah
embarkasi, debarkasi, daerah asal PMI, merupakan ujung tombak dalam rangka memastikan
kehadiran negara dalam melindungi warga negaranya," kata Menaker Ida dalam keterangan
resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta pada Kamis.
Menurut Ida, menjadi pekerja migran merupakan hak setiap warga negara sehingga ketika ada
warga negara yang akan menjadi pekerja migran, negara harus hadir untuk memastikan proses
migrasi aman. "Di sinilah peran penting Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk
memastikan pekerja migran kita mendapatkan perlindungan sejak akan berangkat dari kampung
halaman, hingga kembali ke kampung halaman," kata Ida.
Ia pun mendorong satgas yang sudah dibentuk sejak 2012 itu untuk terus melakukan upaya-
upaya nyata dalam pelindungan CPMI, PMI, serta keluarganya mulai dari sebelum, selama, dan
setelah bekerja. Satgas ditempatkan tidak hanya di wilayah debarkasi/embarkasi tapi juga di
daerah asal tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan total sebanyak 22 wilayah.
Wilayahnya adalah Sumatera Utara, Tanjung Balai, Batam, Kepulauan Riau, Dumai, Tanjung
Jabung Timur, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sanggau, Nunukan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,
Pare-Pare, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Berdasarkan laporan terakhir, Satgas PPMI pusat dan daerah dalam periode 2015-2020 telah
berhasil mencegah 12.757 orang calon PMI yang akan berangkat secara non-prosedural.
94
