Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 91
Ringkasan
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menemui perwakilan buruh di kantornya.
Hasilnya, UMK 2021 masih dibahas dan akan diumumkan pada Sabtu (21/11).
Usai pertemuan tersebut, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menyampaikan hasil pertemuan
kepada ribuan buruh yang ada di depan Kantor Gubernur Jatim.
GUBERNUR JATIM TEMUI PERWAKILAN BURUH, UMK 2021 AKAN DIUMUMKAN
LUSA
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menemui perwakilan buruh di kantornya.
Hasilnya, UMK 2021 masih dibahas dan akan diumumkan pada Sabtu (21/11).
Usai pertemuan tersebut, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menyampaikan hasil pertemuan
kepada ribuan buruh yang ada di depan Kantor Gubernur Jatim. "Untuk semua para buruh, salam
dari Ibu Gubernur yang sudah menerima perwakilan buruh tadi. Mudah-mudahan apa yang
disampaikan buruh bisa terealisasikan. Nanti UMK 2021 akan diumumkan pada 21 November,"
ujar Heru di atas mobil komando, didampingi oleh Kadisnakertrans Jatim Himawan Esti Bagijo,
Kamis (19/11/2020).
Ketua Dewan Pengupahan Jatim, Achmad Fauzi menyatakan, UMK tahun 2021 wajib naik. Ia
mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Khofifah yang mau mendengar aspirasi buruh.
"Wajib UMK naik tahun 2021. Kami ucapkan terima kasih Pemprov Jatim dan gubernur. Kami
bersyukur Bu Gubernur menentang kebijakan Menaker. Besok akan diputuskan oleh Gubernur
Khofifah dan beliau akan mengusahakan kenaikan UMK 2021, seperti kenaikan UMP Jatim 2021,"
terangnya.
Fauzi menyatakan, Gubernur Khofifah akan menandatangani kenaikan UMK. Dirinya yang juga
Ketua SPSI Jatim bersyukur Gubernur Khofifah tidak mengindahkan SE Menaker.
"Wajib bagi gubernur untuk menaikkan UMK dan UMSK. Untuk UMSK setelah 2 minggu usai
menandatangani UMK ini. Kita akan geruduk Kantor Gubernur Jatim kalau tidak naik," ujarnya.
Sekjen KSPI, Jazuli menjelaskan, kenaikan UMK yang diminta buruh adalah Rp 600 ribu. Dalam
rapat dengan gubernur, ada opsi kenaikan UMK hanya 5,65 persen atau sekitar Rp 240 Ribu
(Kab/Kota Ring I Jatim).
"Tadi bertemu gubernur, mohon diabaikan setiap produk aturan yang dibuat pemerintah yang
tidak memberi azaz manfaat kepada buruh. Kalau kenaikan hanya 5,65 persen atau Rp 240 ribu,
itu bukan kenaikan tapi kesesuaian harga kebutuhan saat ini. Kalau kenaikan UMK itu ya Rp 600
ribu," terangnya.
"Di ring 1, UMSK akan naik 9 persen di atas UMK, kalau UMK naiknya di bawah 9 persen, maka
kebijakan tidak berpengaruh apa pun. Kami instruksikan untuk para buruh tetap kawal UMK dan
UMSK ini," pungkasnya.
90
