Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 93
Nomor 18 Tahun 2017, pelindungan pekerja migran melibatkan berbagai elemen, baik di pusat
maupun di daerah.
MENAKER GANDENG POLRI UNTUK PERKUAT PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman serta perjanjian
kerja bersama (PKB) dengan Polri, terkait pertukaran data atau informasi serta pendampingan
dalam penanganan calon pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural.
Ida menambahkan, sinergitas Kementerian Ketenagakerjaan dan Polri ini sebagai upaya
memperkuat pelindungan bagi pekerja migran. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU)
Nomor 18 Tahun 2017, pelindungan pekerja migran melibatkan berbagai elemen, baik di pusat
maupun di daerah.
"Saya mengajak kita semua untuk semakin awareness terhadap pelindungan kepada pekerja
migran kita. Karena kita tidak bisa menunda, meniadakan bekerja ke luar negeri. Karena itu
adalah hak warga negara yang dilindungi konstitusi. Kewajiban kita, bagi negara, pemerintah,
memberikan pelindungan kepada pekerja migran," katanya melalui keterangan pers, Kamis
(19/11/2020).
Adapun ruang lingkup nota kesepahaman itu meliputi pertukaran data dan atau informasi,
pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum, bantuan pengamanan, peningkatan kapasitas
dan pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana, dan kegiatan lain
yang disepakati.
"Pelindungan di Undang-Undang 18 itu dari hulu sampai hilir. Dari kampung halaman sampai
kembali ke kampung halaman. Begitu juga tugas dan fungsi stakeholder. Yang dibutuhkan
sekarang sinergitas, koordinasi antar stakeholder, termasuk sinergi dengan Kepolisian Republik
Indonesia," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono menyatakan, pihaknya
mengapresiasi nota kesepaham dan PKB yang telah ditandatangani. Ia juga mendukung penuh
agar nota kesepahaman dan PKB ini dapat terimplementasi dengan baik.
Bahkan, pihaknya siap membantu dalam penyiapan kompetensi calon pekerja migran, salah
satunya dengan dukungan sarana dan prasarana.
"Untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan, Polri siap membantu, ini hal-hal yang harus kita
laksanakan. Untuk MoU ini harus disosialisasikan kepada seluruh institusi yang ada di Kepolisian
sehingga jejaring ini sampai daerah bisa diwujudkan," kata dia.
92
