Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 86

Judul               Penerima BSU Termin I Terancam tak Dapat Lagi, Ini Alasannya

                Nama Media          republika.co.id
                Newstrend           Santunan Pegawai Swasta

                Halaman/URL         https://republika.co.id/berita/qk1nqz396/penerima-bsu-termin-i-
                                    terancam-tak-dapat-lagi-ini-alasannya

                Jurnalis            Agus Yulianto
                Tanggal             2020-11-19 19:52:00

                Ukuran              0
                Warna               Warna

                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber


              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami harus mendapatkan data dengan data
              pajak yang ada di DJP, ini atas rekomendasi dari KPK

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Nah untuk memastikan itu (sesuai atau tidak)
              harus dikroscek datanya melalui DJP

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini sedang dalam proses finalisasi tapi yang
              sudah  clear  kita  salurkan.  Yang  masih  belum  kami  masih  menunggu  kesamaan  paham  kita
              tentang upah dan gaji itu sendiri



              Ringkasan

              Penerima bantuan subsidi upah (BSU) untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta termin I,
              terancam tak mendapatkan bantuan lagi pada termin II. Hal ini lantaran terdapat data yang tak
              sinkron dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

              Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menuturkan, pihaknya harus mendapatkan data yang
              clear  terlebih  dulu  sebelum  menyalurkan  bantuan  subsidi.  "Kami  harus  mendapatkan  data
              dengan data pajak yang ada di DJP, ini atas rekomendasi dari KPK," kata dia di Hotel Horison
              Kota Bekasi, Kamis (19/11).







                                                           85
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91