Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 82
Ida menjelaskan bahwa PP dan PKB merupakan pedoman bagi pengusaha dan pekerja/buruh
dalam menjalankan ikatan hubungan kerja di perusahaan.
Isinya memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib serta hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja/buruh.
"Dengan adanya layanan ini kedepan dapat berimplikasi bagi perusahaan maupun pekerja untuk
mendapatkan pelayanan yang Mudah, Cepat, Akuntabel dan Data Terjamin," kata Ida dalam
keterangannya Kamis (19/11/2020).
Ida memastikan layanan ini akan terus disempurnakan.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa PP yang dibuat oleh
pengusaha wajib mendapatkan pengesahan dari Kemnaker ataupun Dinas Tenaga Kerja.
Baik itu yang ada di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota sesuai kewenangannya.
Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa materi yang
terkandung di dalam PP maupun PKB tidak bertentangan.
"Kami memastikan hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
ataupun merugikan salah pihak baik pekerja/buruh ataupun pengusaha," ujar Ida.
81
