Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 77
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan menjadi pekerja migran
merupakan hak setiap warga negara.
Hal itu Ida sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satuan Tugas (
Satgas ) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Tahun 2020 di Jakarta, Kamis
(19/11/2020).
MENAKER IDA PAPARKAN PERAN SATGAS PPMI DALAM MELINDUNGI PEKERJA
MIGRAN
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan menjadi pekerja migran
merupakan hak setiap warga negara.
Hal itu Ida sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satuan Tugas (
Satgas ) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Tahun 2020 di Jakarta, Kamis
(19/11/2020).
Oleh karenanya, menurut Ida, ketika ada warga negara yang akan menjadi pekerja migran,
negara harus hadir untuk memastikan proses migrasi aman.
"Negara harus mengamankan mulai dari proses persiapan dari kampung halaman hingga kembali
ke kampung halaman," ucap Ida seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.
Ida juga mengingatkan, semua pengamanan itu harus dipastikan sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan pemerintah.
"Dalam pengamanan itulah diperlukan peran penting Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (PPMI)," katanya.
Menurut Ida, hal itu karena saat ini, Indonesia masih dihadapkan pada masalah penempatan
pekerja migran non-prosedural yang dapat berakibat pada tindak pidana perdagangan orang
(TPPO).
"Satgas PPMI wilayah embarkasi atau debarkasi atau daerah asal PMI, merupakan ujung tombak
yang memastikan kehadiran negara dalam melindungi warga negaranya," kata Ida lagi.
Pada kesempatan itu, Ida juga menjelaskan, Rakornas ini merupakan pertemuan penting dan
strategis.
Ida mengatakan, melalui Rakornas, semua pihak terkait dapat berkoordinasi membahas berbagai
persoalan dan dinamika di lapangan.
"Semua pihak terkait juga bisa mengevaluasi dan memperbaiki program kerja Satgas
selanjutnya," kata Ida seperti dalam keterangan tertulisnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) dan
Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Suhartono mengatakan, Rakor tersebut adalah pertemuan
rutin tahunan yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
76
