Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 78
Ia mengatakan, Rakor itu bertujuan membahas dan menyatukan persepsi terkait implementasi
PPMI, termasuk pencegahan PMI Non prosedural.
Lalu juga membahas berbagai tantangan dan solusi dalam memberikan pelayanan PPMI secara
terkoordinasi dan terintegrasi antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
"Rakor ini bertujuan untuk penguatan tugas dan fungsi Satgas Pelindungan PMI serta
mengevaluasi kinerjanya," kata dia Suhartono mengemukakan, Satgas ini dibentuk sejak 2012
dengan nama Satgas Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Non Prosedural yang berada di
tingkat pusat dan 14 wilayah debarkasi atau embarkasi.
"Hal ini didasari dari Rencana Strategis (renstra) Kemnaker serta amanat Keputusan Presiden
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tim Terpadu Perlindungan TKI di Luar Negeri dalam upaya
peningkatan pelindungan PMI," jelasnya.
Seiring berjalannya waktu, lanjut Suhartono, pada 2020 Satgas tersebut berganti menjadi Satuan
Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).
Penggantian itu agar cakupan tugas dan fungsi Satgas PPMI dapat lebih luas sesuai dengan
amanat Undang-undang (UU) Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia," jelasnya.
Suhartono menjelaskan pada tahun ini keberadaan Satgas PPMI sudah tersebar di 22 wilayah di
Indonesia.
Wilayah itu adalah Sumatera Utara, Tanjung Balai, Batam, Kepulauan Riau, Dumai, Tanjung
Jabung Timur, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali,
Kalimantan Selatan, Kalimantan barat.
"Satgas juga berada di wilayah Sanggau, Nunukan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Pare-Pare,
Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur," jelasnya.
Menurut Suhartono keberadaan Satgas Perlindungan PMI tersebut pun sudah membuahkan
hasil. Selama kurun waktu tahun 2015 hingga 2020, Satgas ini telah berhasil mencegah 12.757
orang calon PMI yang akan berangkat secara non-prosedural.
77
