Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020

LINDUNGI PEKERJA MIGRAN, KEMNAKER GANDENG POLRI

Kementerian Ketenagakerjaan dan Kepolisian Negara RI (Polri) berkomitmen untuk memperkuat
sinergi kerja dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI). Selain tugas dan fungsi,
penguatan sinergitas tersebut juga mencakup pertukaran data atau informasi dan pendampingan
dalam penanganan calon PMI non-prosedural.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki
regulasi yang baik dalam hal penempatan dan pelindungan pekerja migran. Regulasi tersebut
adalah UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran (UU PPMI). Agar UU PPMI
implementatif, Menaker Ida menilai bahwa kuncinya adalah sinergitas dan kolaborasi seluruh
pihak. ( Untuk itu, pihaknya bersama Polri melakukan penandatanganan nota kesepahaman yang
memuat kesinergisan pelaksana tugas dan fungsi ketenagakerjaan. Menteri Ida juga menyatakan
bahwa perlindungan terhadap PMI tak bisa ditunda-tunda atau menghilankan hak mereka
bekerja di luar negeri.

"Kewajiban kita, bagi negara, pemerintah, memberikan perlindungan kepada pekerja migran,"
kata Ida usai menandatangani Nota Kesepahaman antara Kemnaker dan Polri tentang
Kesinergisan Pelaksana Tugas dan Fungsi Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Ida menjelaskan, sinergitas Kemnaker-Polri ini merupakan bentuk komitmen kedua institusi
untuk memperkuat pelindungan bagi pekerja migran. Sebagaimana diamanatkan UU PPMI,
pelindungan pekerja migran melibatkan berbagai elemen, baik di pusat maupun di daerah.
"Perlindungan di UU 18 itu dari hulu sampai hilir. Dari kampung halaman sampai kembali ke
kampung halaman. Begitu juga tugas dan fungsi stakeholder. Yang dibutuhkan sekarang
sinergitas, koordinasi antar stakeholder, termasuk sinergi dengan Kepolisian Republik
Indonesia," jelasnya.

Selain Nota Kesepahaman, dalam kesempatan yang sama juga ditandatangani Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi Serta Pendampingan dalam
Penanganan Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesa atau Pekerja Migran Indonesia Yang
tidak Sesuai Prosedur. PKB ini ditandatangani oleh Dirjen Binapenta dan PKK dan Kepala
Bareskrim Polri.

PKB ini merupakan tindak lanjut dari salah satu ruang lingkup Nota Kesepahaman, khususnya
terkait penanganan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur. PKB ini
akan berlaku selama 5 tahun. ( Wakil Kepala Kepolisian Negara RI, Komjen. Pol. Gatot Eddy
Pramono, menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi nota kesepaham dan PKB yang telah
ditandatangani. Ia juga mendukung penuh agar nota kesepahaman dan PKB ini dapat
terimplementasi dengan baik. Bahkan, pihaknya siap membantu dalam penyiapan kompetensi
calon pekerja migran, salah satunya dengan dukungan sarana dan prasarana.

"Untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan, Polri siap membantu. Ini hal-hal yang harus kita
laksanakan. Untuk MoU ini harus disosialisasikan kepada seluruh institusi yang ada di kepolisian,"
tegas Gatot.

(uka).

79