Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 85
PKB ini ditandatangani Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.
PKB ini merupakan tindak lanjut dari salah satu ruang lingkup Nota Kesepahaman, khususnya
terkait penanganan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur. PKB ini
akan berlaku selama 5 tahun.
Untuk mendukung implementasi nota kesepahaman ini, Menaker Ida juga meminta Polri
menyosialisasikan kerja sama ini kepada jajarannya di daerah. "Saya juga minta kepada Ditjen
Binapenta dan PKK untuk menyosialisasikan kerja sama ini hingga ke daerah," katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala Polri Gatot Eddy Pramono menuturkan, pihaknya mengapresiasi
nota kesepaham dan PKB yang telah ditandatangani. Dia juga mendukung penuh agar nota
kesepahaman dan PKB ini dapat terimplementasi dengan baik.
Bahkan, pihaknya siap membantu dalam penyiapan kompetensi calon pekerja migran, salah
satunya dengan dukungan sarana dan prasarana. "Untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan,
Polri siap membantu, ini hal-hal yang harus kita laksanakan," terangnya.
Terkait nota kesepahaman, dia juga mengajak seluruh institusi yang ada di kepolisian
menyosialisasikannya. Dengan begitu, imbuhnya, jejaring ini sampai daerah bisa diwujudkan.
84
