Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020

LINDUNGI PEKERJA MIGRAN, KEMNAKER DAN POLRI PERKUAT SINERGITAS

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia
(PMI), kuncinya adalah sinergitas dan kolaborasi seluruh pihak.

Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kepolisian Republik Indonesia
(Polri) menandatangani nota kesepahaman yang memuat kesinergisan pelaksana tugas dan
fungsi ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

"Saya mengajak kita semua untuk semakin aware terhadap perlindungan kepada pekerja migran
kita, karena kita tidak bisa menunda, meniadakan bekerja ke luar negeri, karena itu adalah hak
warga negara yang dilindungi konstitusi," ujarnya.

Sementara itu, kata Ida, memberikan pelindungan kepada pekerja migran adalah kewajiban
negara atau pemerintah.

Ida menjelaskan, sinergitas Kemnaker-Polri ini merupakan bentuk komitmen kedua institusi
untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran.

Selain tugas dan fungsi, penguatan sinergitas tersebut juga mencakup pertukaran data atau
informasi dan pendampingan dalam penanganan Calon PMI non-prosedural.

Ida juga menyatakan, saat ini Indonesia memiliki regulasi yang baik dalam hal penempatan dan
perlindungan pekerja migran.

Regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran (UU PPMI).

Sebagaimana diamanatkan UU PPMI, lanjutnya, perlindungan pekerja migran melibatkan
berbagai elemen, baik di pusat maupun di daerah.

Dia mengatakan, perlindungan di UU Nomor 18 dilakukan dari hulu sampai hilir, dari kampung
halaman sampai kembali ke kampung halaman. Begitu juga tugas dan fungsi stakeholder.

"Yang dibutuhkan sekarang sinergitas, koordinasi antar stakeholder, termasuk sinergi dengan
Kepolisian Republik Indonesia," katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Adapun, nota kesepahaman antara Kemnaker dan Polri ini bertujuan untuk memperkuat
koordinasi dan kolaborasi dalam menyinergikan tugas dan fungsi Kemnaker dengan Polri.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, antara lain pertukaran data dan/atau informasi;
pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum; bantuan pengamanan; peningkatan
kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
kegiatan lain yang disepakati.

Selain nota kesepahaman, pada kesempatan ini juga ditandatangani Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi serta Pendampingan dalam Penanganan
Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia Yang tidak Sesuai
Prosedur.

83